Refleksi atas Pendidikan Ilmu Ekonomi Kita [1]

Abstrak

Sebuah institusi pendidikan yang baik membutuhkan tiga hal sekaligus, yaitu dosen yang hebat, kurikulum dan sistem pendidikan yang baik, serta mahasiswa yang cerdas. Tulisan ini fokus pada isu yang kedua. Ilmu ekonomi sebagai sebuah body of knowledge sudah berkembang pesat. Namun sayangnya tidak banyak perubahan berarti ada dalam mata kuliah yang ditawarkan di perguruan tinggi, termasuk substansi, pedagogi (delivery), maupun SKS yang disyaratkan. Sejak dari awal kuliah, pendangkalan subjek kajian ilmu ekonomi terjadi. Adopsi buku teks Barat tanpa adanya tafsir model dan adaptasi yang cukup dengan konteks Indonesia dan minimnya dialektika di kampus yang melatih penalaran membuat mahasiswa gagap dalam menganalisis masalah ekonomi nyata. Mahasiswa pun menjadi “half-baked economist”: punya ijazah sarjana ilmu ekonomi namun gagal paham. Di sisi lain, banyak dosen juga tidak sepenuhnya memahami apa (ontologi), bagaimana (epistemologi), dan untuk apa (aksiologi) ilmu ekonomi itu disusun. Yang kemudian muncul adalah science dikonfrontasikan dengan agama dan etika; atau kapling moral (agama) mulai digabungkan kembali dengan kapling ilmu secara metafisik. Atau, dosen tidak dapat menilai, mengapresiasi, dan mempresentasikan secara pas teori, model, dan studi empiris kepada mahasiswa. Lebih buruk lagi, gagalnya birokrasi dalam menumbuhkan pemikir dari dalam dan sistem insentif yang buruk di dalam kampus, memicu terjadinya brain dain, adverse selection, dan moral hazard di perguruan tinggi. Situasi darurat keilmuan dan defisit ekonom berkualitas pun terjadi. Persoalan ini semua memanggil komitmen semua pihak, baik itu Kementerian, universitas, fakultas, jurusan, hingga dosen untuk berbenah secepatnya.

Download PDF version

1. Desain dan Relevansi Kurikulum

Tradisinya, pengajaran Ilmu Ekonomi sebagai sebuah body of knowledge dibagi menjadi dari 2 (dua) bagian, yaitu core courses dan field courses. Termasuk dalam core courses adalah (i) Ekonomi Mikro, (ii) Ekonomi Makro dan (iii) alat-alat analisis kuantitatif yang biasanya terdiri dari Matematika, Statistika dan Ekonometrika. Menjadi ekonom, on top dari core courses ini, harus juga menguasai setidaknya 2 (dua) kelompok mata kuliah bidang atau fields—yang merupakan turunan dari core courses. Field courses (untuk selanjutnya disebut “fields”) fokus menelaah satu subjek tertentu[2].

Termasuk dalam old leagues untuk fields ilmu ekonomi adalah ekonomi internasional, ekonomi publik, ekonomi moneter, ekonomi pembangunan[3]. Umumnya, masing-masing mata kuliah core maupun field dikemas dalam paket 2 (dua) mata kuliah yang masing-masing berbobot 3 SKS seperti Teori Ekonomi Mikro 1 dan Teori Ekonomi Mikro 2; atau Ekonomi Internasional 1 dan Ekonomi Internasional 2; atau Ekonomi Moneter 1 dan Ekonomi Moneter 2  dan seterusnya.

Dalam perkembangannya, begitu banyak topik-topik khusus dipelajari dengan kerangka pikir ilmu ekonomi namun tidak atau belum memiliki body of knowledge yang besar seperti fields sehingga hanya diberikan dalam 1 (satu) mata kuliah.  Mata kuliah ini disebut sebagai mata kuliah pilihan (elective courses). Termasuk dalam kelompok ini ada ekonomi pertanian, ekonomi ketenagakerjaan, ekonomi lingkungan, ekonomi kesehatan, ekonomi pendidikan, ekonomi regional, ekonomi industri, ekonomi kelembagaan, ekonomi keuangan, ekonomi keperilakuan, ekonomi politik, ekonomi perkotaan, ekonomi perdesaan, ekonomi sumberdaya alam, sejarah perekonomian, dan lain-lain.

Di Indonesia, tidak banyak mata kuliah pilihan atau electives baru dihadirkan. Sementara di Harvard misalnya, ada sekitar 100 mata kuliah electives untuk S1 (dengan judul mata kuliah yang sangat spesifik) di bawah Departemen Ilmu Ekonomi yang ditawarkan oleh 58 pengajarnya—belum termasuk affiliated faculty, visiting faculty, dan lecturers-nya. Mata kuliah ini antara lain: Cultural Economics, Psychology and Economics, Market Failure and Government Failure: Economics of Regulation, Market Design, Decision Theory, Religion and the Rise of Capitalism, Keynes, Contract Theory, Big Data, The Economy of China, Media, Democracy and Economics, the Historical Origins of Middle Eastern Development, Crony Capitalism, Social Economics dan lainnya.[4] Alasan ketidakmampuan kita menghasilkan mata kuliah electives klasik: jumlah pengajar tidak banyak, kualifikasi pengajar kita jauh di bawah mereka, dan penelitian yang dilakukan oleh para pengajar kita jarang fokus pada satu field tertentu sehingga tidak cukup terakumulasi untuk bisa menjadi bahan ajar sebuah mata kuliah[5].

Oleh karenanya, sulit bagi para pengajar kita untuk dapat menawarkan satu mata kuliah baru yang diberikan dalam 14 kali pertemuan tanpa banyak mengulur-ulur topik bahasan. Padahal, kehadiran aneka mata kuliah pilihan ini baik untuk pengayaan ilmu ekonomi, menyediakan jembatan komunikasi dengan topik-topik lain dalam ilmu ekonomi maupun dengan ilmu sosial lain, dan memperdalam pengetahuan mahasiswa tentang isu spesifik dalam bidang ekonomi.

Dengan semakin dominannya matematika, logika, dan statistika sebagai sarana berpikir ilmiah dalam ilmu ekonomi, ekonom yang ahli dalam bidang sejarah pemikiran ekonomi dan sejarah perekonomian menjadi sangat jarang. Seperti diketahui, kedua subjek ini lebih menonjolkan penggunaan bahasa dan logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Situasi ini tidak baik, karena generasi muda bisa jadi tercerabut dari sejarah ekonomi bangsanya sendiri dan mengalami amnesia sejarah. Ketiadaan ekonom yang mencatat (dan memberikan evaluasi kritis) perjalanan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu ditambah dengan tidak banyaknya well-trained economists di pemerintahan bisa membawa bangsa ini mengulang kesalahan-kesalahan kebijakan di masa lalu[6].

Backhouse dalam bukunya The Penguin History of Economics (2002) mengatakan bahwa sejarah ilmu ekonomi (history of economics) bukanlah tentang sejarah kejadian-kejadian besar ekonomi seperti Revolusi Industri atau Great Depression, namun tentang bagaimana orang-orang seperti Adam Smith, Karl Marx, John M. Keynes dan banyak pemikir lain melihat dan menganalisis dunia yang mereka hadapi. Dari pengamatan mereka inilah, lahirlah hipotesis dan teori.

Jadi, lebih dalam dari mata kuliah sejarah perekonomian yang “sekedar” mencatatkan peristiwa-peristiwa ekonomi penting, sejarah pemikiran ekonomi sangat penting untuk diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa memahami bagaimana konteks ekonomi, sosial dan politik yang dihadapi oleh para intellectual giants mempengaruhi ide-ide mereka. Smith, Ricardo, Mill, Marx, Marshall, Keynes, Lucas, Friedman kenyataannya hidup pada ruang dan waktu yang berbeda sehingga masing-masing memiliki a frame of reference yang berbeda. Mengkaji kembali tulisan-tulisan mereka, tidak hanya mengingatkan mahasiswa akan bagaimana para pemikir ini mempertanyakan hal-hal pada saat itu; tetapi juga membuat kita menjadi lebih siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan serupa saat ini, karena adanya semacam perpetual relevance dalam sistem ekonomi.

Selain mata kuliah ilmu ekonomi, mahasiswa ilmu ekonomi juga harus mengambil mata kuliah Pengantar Hukum, Pengantar Akuntansi, Pengantar Bisnis, Sosiologi Ekonomi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Agama[7]. Sebagian besar mata kuliah ini diajarkan oleh dosen jurusan lain, atau dosen dari fakultas lain.

Seringkali, mata kuliah-mata kuliah ini oleh mahasiswa ilmu ekonomi hanya dipelajari secara sambil lalu karena mereka kurang melihat relevansinya dengan ilmu ekonomi[8]. Jadi ada semacam diskoneksi antara subjek kajian mata kuliah tersebut dengan ilmu ekonomi. Situasi ini bisa jadi disebabkan karena pengajar kurang memberikan pengantar yang menjelaskan relevansi dari mata kuliah ini dengan subjek kajian ilmu ekonomi, atau, di dalam mata kuliah tersebut tidak banyak substansi yang bersinggungan atau relevan dengan ilmu ekonomi.

Situasi tersebut bisa terjadi karena pengajar mata kuliah-mata kuliah ini kurang mengerti subjek kajian ilmu ekonomi. Kemungkinan ini bisa terjadi karena pengajar mata kuliah-mata kuliah tersebut bukan berasal dari jurusan ilmu ekonomi, atau bahkan dari fakultas lain. Pengajar begitu saja memberikan mata kuliah seperti layaknya ia memberikan kuliah untuk mahasiswa di fakultasnya, atau di jurusannya. Mereka mengasumsikan mahasiswa akan mencari atau menemukan sendiri relevansi dari mata kuliah-mata kuliah tersebut dengan ilmu ekonomi.

Kalaupun subjek kajian itu memang “jauh” dari ilmu ekonomi, tidak semestinya ia dihadirkan secara ala kadarnya—hanya sekedar memenuhi aturan. Karena sebenarnya substansi beberapa mata kuliah tersebut dapat diisi dengan topik-topik menarik, meski judul mata kuliahnya tidak menarik (karena aturan perundang-undangan).

Sebagai contoh, beberapa mata kuliah di atas dapat mengajarkan liberal arts. Liberal arts adalah ilmu-ilmu dasar yang perlu diketahui oleh seorang intelektual atau cendekia agar ia dapat berperan optimal dalam masyarakat. Termasuk dalam kategori liberal arts adalah matematika, sastra, kesenian, filsafat, sejarah, bahasa, psikologi, dan sains.[9] Sebagai contoh, mata kuliah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dapat diisi dengan sastra agar mahasiswa memiliki apresiasi terhadap bahasa dan menguasai sarana berpikir bahasa. Sedangkan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama dapat diisi dengan filsafat dan sejarah.

Pendidikan liberal arts penting diberikan karena pada saat mahasiswa baru masuk ke perguruan tinggi di Indonesia, yang ia pilih adalah jurusan. Sehingga sejak hari pertama di kampus, ia sudah langsung menerima mata kuliah-mata kuliah spesifik jurusan. Kelemahan dari sebuah kurikulum yang langsung memberikan kepada mahasiswa ilmu-ilmu spesifik jurusan dan sedikit atau bahkan tidak memberikan dasar-dasar liberal arts adalah kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap ilmu-ilmu yang lain. Mahasiswa cenderung berpikir secara terkotak-kotak, dan merasa ilmunya bisa hidup sendiri untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, ketika membahas topik mengenai perubahan iklim, atau swasembada beras, sangat sulit dibayangkan kita hanya membedah persoalannya dengan pisau ekonomi saja tanpa melibatkan analisis politik, psikologi, hukum, antropologi, sosiologi, pertanian, kelautan, hingga pada ilmu alam dan teknik. Untuk mengerti atau mengenali bahwa kita memerlukan ahli-ahli di luar ilmu ekonomi, kita perlu memahami dasar-dasar ilmu-ilmu tersebut.

Terkait ini, kita bisa mencontoh Harvard misalnya, dimana mahasiswa S1 diwajibkan mengambil mata kuliah “Core” (bedakan dengan istilah core di depan) yang pada dasarnya isinya adalah mata kuliah “liberal arts”. Core adalah kelompok mata kuliah Foreign Cultures, Historical Study, Literature and Arts (Humanities), Moral Reasoning, Quantitative Reasoning, Science dan Social Analysis. Uniknya adalah, mahasiswa dari ilmu-ilmu humaniora diwajibkan mengambil beberapa mata kuliah non-humaniora; dan sebaliknya mahasiswa sains diwajibkan mengambil beberapa mata-kuliah humaniora. Setiap departemen memiliki aturan yang berbeda mengenai mana mata kuliah Core yang wajib diambil dan tidak. Misalnya: untuk mahasiswa dari Department Economics, yang wajib diambil dari Core adalah Foreign Cultures, Historical Study, Moral Reasoning, Literature and Arts, Science A dan Science B. Science (A atau B), jelas bukanlah subjek ilmu humaniora, tapi diwajibkan bagi mahasiswa Economics. Sebaliknya, mahasiswa Engineering Sciences, wajib mengambil Foreign Cultures, Historical Study, Literature and Arts, Moral Reasoning, dan Social Analysis—yang jelas bukan mata kuliah  eksakta. Jadi, mahasiswa dipaksa mempelajari ilmu-ilmu diluar subjek jurusannya.

Core menempati hampir seperempat SKS yang diperlukan mahasiswa S1 Harvard untuk lulus. Dengan desain seperti ini, Harvard bermaksud ingin memastikan lulusannya broadly educated, alias memiliki kerangka berpikir seorang intelektual atau cendekia yang mestinya berpikiran luas, kritis, dan mengenal berbagai macam pendekatan.[10] Mereka memang pada akhirnya akan menjadi ahli dalam suatu disiplin ilmu atau konsentrasi yang mereka ambil, namun mereka juga paham akan apa yang dipelajari dari ilmu-ilmu lain, dan barangkali mampu menemukan simpul-simpul kaitan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya.[11]

Sedangkan di London School of Economics (LSE) berbeda lagi. Karena di LSE semua jurusan adalah ilmu humaniora, maka pada tahun pertama selama 2 semester berturut-turut, mahasiswa S1 diwajibkan mengambil mata kuliah LSE 100.[12] Tujuan dari mata kuliah LSE 100 ini adalah membangun cara berpikir seorang social scientist, dengan mengajarkan apa itu evidence, explanation, dan theory. Desain mata kuliah disusun sedemikian rupa sehingga mahasiswa memiliki keterampilan metodologis, (pengolahan) informasi, dan komunikasi.[13]

LSE 100 disusun dalam sebuah paket yang berisikan 3 modul per semester, dimana per semester terdapat 10 kali pertemuan. Semua paket berisikan topik-topik multidispliner yang disusun dalam sebuah pertanyaan terbuka, yaitu: (i) bagaimana mengelola perubahan iklim, (ii) apakah budaya berpengaruh, (iii) mengapa kejadian besar sulit untuk diprediksi, (iv) siapa penyebab krisis keuangan global, (v) pertumbuhan penduduk merupakan ancaman atau kesempatan, dan (vi) siapa yang semestinya memiliki ide (hak intelektual). Masing-masing modul disusun dan diajar oleh dosen-dosen dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Seperti misalnya, untuk modul (i) diampu oleh dosen ilmu ekonomi, geografi, dan sosiologi politik.

Pendekatan inter-disipliner ala LSE 100 ini barangkali di Indonesia diperlukan untuk “memaksa” mahasiswa mengenal, menghargai ilmu-ilmu lain dan berdialektika dengan rekan-rekannya dari disiplin ilmu yang berbeda dengan menggunakan sarana berpikir ilmiah yang beragam—apakah itu logika, matematika, statistika atau bahasa. Namun perlu dicatat bahwa, “Pendekatan interdisipliner bukan merupakan fusi antara berbagai disiplin keilmuan, melainkan suatu federasi dimana setiap disiplin keilmuan dengan otonominya masing-masing saling menyumbangkan analisisnya dalam mengkaji objek yang menjadi telaahan bersama.” (Suriasumantri, 2003, hal. 103)

Mata kuliah-mata kuliah ini semua mulai dari core, field, electives hingga “liberal arts” atau “interdisipliner” perlu disusun isi, urutan, pedagogi, dan standar penilaiannya oleh sebuah tim perencana kurikulum yang dedicated dan serius. Tim ini mengupas desain kurikulum saat ini, menelaah isi per mata kuliah dan mengevaluasinya. Karena, roda zaman berputar. Ilmu, isu-isu dan tantangan berubah. Sedangkan pengajar barangkali akan tetap sama saja selama 20-30 tahun. Jadi kurikulum tidak bisa dievaluasi atau disusun lewat satu-dua hari workshops.[14]

Keseriusan ini dibutuhkan karena kurikulum adalah “produk” dari “bisnis” jasa pendidikan[15]. Apakah output jasa pendidikan ini baik atau buruk terlihat dalam bentuk pencapaian kompetensi lulusan[16]. Benchmarking dengan institusi top di dunia, konsultasi dengan aneka stakeholders, pemetaan terhadap sumberdaya manusia, infrastruktur, maupun dana harus ada dalam diskusi penyusunan kurikulum. Karena, bisa jadi Fakultas tidak memiliki sumberdaya yang menopang kurikulum dan membutuhkan partnerships bahkan outsourcing dosen dan trainers pada waktu-waktu tertentu.

Terkait dengan sumberdaya khususnya dosen, jumlah SKS yang dipersyaratkan untuk mendapatkan gelar sarjana saat ini perlu ditinjau. Untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi, mahasiswa harus menyelesaikan 144 SKS. Jumlah SKS ini sebenarnya terlalu banyak dan karenanya menuntut jumlah pengajar yang banyak atau beban mengajar dosen menjadi terlalu banyak. Bila seorang mahasiswa ingin menyelesaikan studi selama 8 semester misalnya, maka 144 SKS ini menuntut mahasiswa mengambil sekitar 6-7 mata kuliah (yang masing-masing berbobot 3 SKS asumsinya) per semesternya—karena semester ke-8 digunakan untuk skripsi. Jumlah 135 SKS ini (setelah dikurangi skripsi dan KKN), ekuivalen dengan 45 mata kuliah berbobot 3 SKS.

Sebagai perbandingan, mahasiswa di Harvard misalnya, untuk lulus S1 harus mengambil 32 mata kuliah. Jadi, in terms of jumlah mata kuliah mahasiswa ilmu ekonomi di Indonesia kelebihan sekitar 13 mata kuliah atau 40% beban mata kuliah mahasiswa Harvard. Dengan beban 32 mata kuliah selama 8 semester, berarti mahasiswa Harvard mengambil sekitar 4 mata kuliah per semesternya. Meskipun jumlah SKS yang diwajibkan di Indonesia lebih banyak, tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa pendidikan ilmu ekonomi di Indonesia atau lulusannya lebih baik daripada Harvard. Ini berarti, ada ruang untuk memperbaiki intensitas maupun kualitas mata kuliah di Indonesia. Jika jumlah SKS berkurang, jumlah mata kuliah yang diambil mahasiswa berkurang (dengan aturan), maka beban mengajar dosen berkurang—yang diharapkan membuat kualitas pengajaran menjadi lebih baik karena intens, dan riset yang dilakukan menjadi lebih banyak.

Dari paparan ini jelas bahwa ilmu ekonomi sebagai sebuah body of knowledge sudah tersusun sedemikian rapi dan sistematis. Perkembangan disiplin ilmu ekonomi juga semakin meluas ke beberapa bidang non-tradisional sejalan dengan digunakannya analisis ekonomi pada bidang-bidang tersebut. Persoalannya adalah, bagaimana mentransformasi, meramu, atau menerjemahkan mata kuliah-mata kuliah atau pengetahuan-pengetahuan itu semua menjadi sebuah kurikulum yang pas untuk diajarkan di kampus-kampus di Indonesia. Untuk itu, komitmen institusi—baik itu Kementerian, universitas, fakultas hingga jurusan—dan kemampuan dosen sangat menentukan keberhasilan pendidikan ilmu ekonomi di Indonesia.

Beberapa pekerjaan rumah besar yang harus dilakukan terkait kurikulum adalah: (i) mengevaluasi dan mendesain ulang kurikulum agar beban dan relevansinya semakin baik, (ii) mengadakan workshop kurikulum nasional untuk mendapatkan konsensus bersama tentang beban dan substansi kurikulum ilmu ekonomi; (iii) memperkaya kurikulum dengan mata kuliah pilihan atau electives yang lebih banyak, (iv) meningkatkan relevansi mata kuliah-mata kuliah di luar bidang studi ilmu ekonomi; (v) meningkatkan sistem insentif agar dosen terus-menerus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pengajarannya di kelas.

2. Ilmu Ekonomi adalah Sains

Nature abhors a vacuum (Samuelson dan Nordhaus, 2010, hal. xvi). Perekonomian dan ilmu ekonomi sudah berubah sejalan dengan waktu. Ilmu pengetahuan semakin maju. Teknologi informasi, komputasi, dan transportasi telah berubah menjadi lebih cepat dan berbiaya rendah. Seperti yang dikatakan oleh Samuelson dan Nordhaus (2010, hal. xix), “Economics has increased its scope greatly over its traditional territory of the marketplace but it also covers environment, legal studies, statistical and historical methods, gender and racial discrimination, and even family life.”

Meskipun scope ilmu ekonomi semakin luas, namun pada intinya, economics is the science of choice (Samuelson dan Nordhaus, 2010, hal. xix). Sebagai sebuah science, ilmu ekonomi adalah sebuah pengetahuan yang mencoba menjelaskan perilaku manusia sebagaimana adanya—bukan idealnya seperti apa[17]. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi memiliki ciri-ciri spesifik mengenai apa (ontologi), bagaimana (epistemologi), dan untuk apa (aksiologi) ilmu ekonomi itu disusun. Ketiga landasan ini saling berkaitan. Sayangnya filsafat ilmu ini tidak banyak dipahami oleh dosen ilmu ekonomi. Padahal memahami filsafat ilmu penting salah satunya agar dosen tidak mengkonfrontasikan antara sains dengan agama dan etika. Pemahaman ini menjadi sangat penting ketika akhir-akhir ini muncul “ekonomi Islam” (Islamic economics, bedakan dengan keuangan syariah) yang seringkali didengungkan sebagai kritik terhadap ilmu ekonomi mainstream[18] dan secara metafisik, kapling moral mulai digabungkan kembali dengan kapling ilmu. Pengusung “school of thought” ini seperti tidak sadar bahwa mereka seperti memutar jarum jam kembali ke abad 17, sebelum the Age of Reason muncul.

Ontologi dari ilmu ekonomi adalah objective reality bahwa manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumberdaya yang terbatas[19]. Ketika diangkat dalam tingkat masyarakat, ilmu ekonomi mempelajari bagaimana suatu masyarakat memproduksi barang dan jasa dengan sumberdaya terbatas yang dimiliki dan membagi di antara mereka atau terkenal dengan istilah “what, how, and for whom” dalam organisasi ekonomi. Tiga masalah ekonomi mendasar itu dihadapi dan harus diselesaikan oleh semua negara apakah itu negara maju, berkembang, negara komunis atau bukan.

Jadi, ada dua isu besar dalam ilmu ekonomi: kelangkaan dan efisiensi. Kedua hal ini tidak dapat dipisah. Siapapun entitasnya, apakah individu, perusahaan, atau negara, menghadapi kelangkaan. Kelangkaan muncul karena di satu sisi tidak semua barang dapat diproduksi; dan di sisi lain kebutuhan manusia, perusahaan, atau negara banyak, bahkan tak terbatas. Kelangkaan inilah yang kemudian melahirkan “barang ekonomi”. Karena keinginan manusia, perusahaan, atau negara itu tidak terbatas, sedangkan sumberdaya langka, maka, penting bagi setiap orang, perusahaan, atau negara untuk mengalokasikan sumberdayanya se-efisien mungkin. Ilmu ekonomi sebagai sebuah sains menjelaskan bagaimana mengorganisasikan masyarakat sedemikian rupa sehingga menghasilkan penggunaan sumberdaya yang paling efisien.

Untuk menjawab pertanyaan mendasar soal what (to produce), how (to produce), dan for whom (are goods produced) dalam situasi dimana ada kelangkaan sumberdaya dan keinginan untuk mengalokasikannya secara efisien, suatu negara memutuskan sistem ekonominya masing-masing. Di satu kubu ada ekonomi pasar, di kubu lain ada ekonomi komando. Ekonomi pasar yang paling ekstrem adalah laissez faire, dimana rumah tangga dan perusahaan dibiarkan sepenuhnya memutuskan alokasi sumberdaya dan pemerintah lepas tangan[20]. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi komando, pemerintah memutuskan what, how, and for whom ini. Dalam kenyataannya, tidak ada satu negara pun yang betul-betul menerapkan laissez faire atau ekonomi komando. Semua negara adalah ekonomi campuran. Begitulah objective reality-nya.

Ketika secara empirik begitulah kenyataannya dan kitab dasar ilmu ekonomi—yaitu buku Samuelson—mengajarkan fakta ini, maka tidak terlalu tepat mengatakan bahwa Amerika atau Indonesia adalah ekonomi pasar, dan sebaliknya Korea Utara atau Tiongkok adalah ekonomi komando. Di Amerika maupun Indonesia ada banyak intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi (terlepas dari plus-minusnya), dan sebaliknya di Korea Utara dan Tiongkok juga ada mekanisme pasar yang bekerja di beberapa aspek kehidupan masyarakat. Semua hanya soal derajat, apakah lebih condong ke satu kubu dibandingkan lainnya.

Masing-masing sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan. Ekonomi pasar menghadapi masalah kegagalan pasar apakah itu berupa monopoli atau eksternalitas; sedangkan ekonomi komando juga menghadapi kegagalan pemerintah apakah itu karena ketiadaan pengetahuan yang sempurna dari pemerintah atau karena tidak adanya benevolent motive dari pemerintah. Karena itu, ekonomi pasar membutuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi; sedangkan ekonomi komando membutuhkan pasar untuk mengalokasikan sumberdaya di beberapa hal dan membatasi—bahkan mendisiplinkan—politisi. Namun karena objective reality-nya adalah lebih banyak keputusan alokasi dilakukan oleh pasar daripada negara, ilmu ekonomi memberikan porsi yang sangat besar dalam mengungkap dan menjelaskan secara ilmiah bagaimana pasar bekerja, karakter alokasinya, dan dalam kondisi apa pasar bisa mengalokasikan sumberdaya “dengan baik”. Ilmu ekonomi sudah sangat maju dalam mengenali hal ini[21], sehingga kritik para pengamat mengenai kelemahan mekanisme pasar (di Indonesia topik ini sangat dominan) dan “rekomendasi dangkal atas masalah itu dengan mengatakan pemerintah perlu masuk atau mengurus” semestinya bukan hal baru di telinga ekonom[22].

Dari ontologi ini, epistemologi atau metodologi ilmu ekonomi kemudian beranjak. Ekonom menggunakan pendekatan ilmiah untuk memahami kehidupan ekonomi yang kompleks. Pendekatan ilmiah dimaksud mencakup observasi/pengamatan dan pengambilan kesimpulan atas dasar statistik maupun catatan sejarah. Pendekatan semacam ini disebut sebagai empirisme. Empirisme-lah yang memperkuat ontologi ilmu ekonomi tentang perilaku manusia, motif perusahaan, negara, isu kelangkaan, efisiensi, pasar dan pemerintah. Selain empirisme—yang didasarkan atas pengamatan, bukti-bukti, atau statistik—ekonom juga menggunakan teori dan hipotesis, yang hubungan-hubungannya dibangun atas asumsi-asumsi umum dan matematika. Pendekatan semacam ini disebut sebagai rasionalisme.[23]

Pengetahuan yang didapat atas penalaran atau rasionalisme disebut pendekatan deduktif, sedangkan yang didasarkan atas pengamatan/data/statistik disebut pendekatan induktif. Pendekatan deduktif biasanya menggunakan sarana berpikir matematika dan logika. Pendekatan ini biasanya diawali dengan premis-premis berupa asumsi-asumsi dasar tentang preferensi konsumen (yang tertuang dalam utility function) dan teknologi (yang tertuang dalam production function). Kemudian dengan menggunakan optimisasi dihasilkanlah sebuah konklusi atau hipotesis tentang hubungan antar variabel.

Sebagai contoh, teori perilaku konsumen. Kesimpulan pokok teori perilaku konsumen adalah “konsumen akan mengurangi jumlah barang yang diminta bila harga barang tersebut naik”. Kesimpulan ini dibangun dengan menggunakan asumsi dasar bahwa konsumen rasional, barang yang dibicarakan adalah goods (bukan bads), dan fungsi utilitas konsumen well-behaved. Kemudian dengan menggunakan optimisasi, didapatkanlah hubungan antara harga dan kuantitas barang yang diminta tersebut.

Pendekatan deduktif banyak ditemui di jurnal-jurnal ekonomi terkemuka dan di buku-buku teks pascasarjana[24]. Hal ini disebabkan karena memang pendidikan ilmu ekonomi di tingkat doktoral melatih mahasiswa menguasai metode deduktif dan membangun model-model ekonomi. Keunggulan metode deduktif adalah logikanya rapi, trackable, dan validitas kesimpulannya dapat dijamin oleh asumsi-asumsi yang bersifat umum, dan logika matematika yang digunakan. Namun konsekuensinya adalah muncul berbagai pendapat, model (hipotesis), teori, dan mazhab[25].

Dalam keadaan seperti ini maka sukar sekali bagi kita untuk memilih mana dari model-model yang rasional tersebut yang “benar”, sebab semuanya dibangun atas argumentasi yang bersifat koheren. (Mana model yang benar, yang menggunakan Cobb Douglass, CES, atau CRRA utility function? Yang ada unsur randomnya atau tidak? Yang statik atau dinamik? Yang ada rigiditas atau tidak?) Bisa jadi pula, meski alur logikanya benar, beberapa model menghasilkan konklusi yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Ini menjadi salah satu kelemahan metode deduktif. Attitude ilmiah yang tepat yang semestinya dosen tunjukkan terkait ini adalah, memperkenalkan aneka model dan melakukan evaluasi—bukan mengindoktrinasi mahasiswa dengan mengatakan model A atau B sebagai model yang paling benar.

Kelemahan metode deduktif yang lain adalah, model yang dihasilkan hanya menjelaskan hubungan kausalitas antara X dan Y—dalam kondisi-kondisi tertentu (yang dinyatakan dalam asumsi-asumsi). Karena fokusnya hanyalah X dan Y, maka model deduktif tidak memasukkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap Y ke dalam analisis. Model pertumbuhan Solow misalnya, hanya fokus pada isu akumulasi kapital (investasi), human capital, dan teknologi. Tidak ada institusi, perdagangan, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya—yang kita yakini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian pula halnya dengan model investasi, yang dilihat hanyalah peran suku bunga terhadap investasi. Oleh karenanya, cara menginterpretasikan konklusi model deduktif adalah dengan menggunakan asumsi ceteris paribus.

Kegagalan dosen untuk mengingatkan secara terus-menerus kepada mahasiswa keterbatasan model ini membawa dampak mahasiswa (bahkan dosen) sangsi terhadap “kebenaran” teori-teori yang mereka pelajari atau menjadi penasihat yang keliru. Mereka bingung mengapa ketika harga naik, jumlah barang yang diminta turut naik (tidak seperti teori permintaan); atau mengapa ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, kemiskinan meningkat (semestinya turun, kata teori); atau mengapa suku bunga tidak diturunkan untuk menggenjot investasi ketika pertumbuhan ekonomi melambat seperti tahun ini. Half-baked economists, itulah jadinya: punya ijazah ilmu ekonomi, namun gagal paham.

Pada akhirnya, untuk memutuskan apakah prediksi atau konklusi dari model-model matematika yang disusun secara deduktif tersebut didukung oleh pengalaman atau tidak, ekonom membutuhkan pengujian empiris lewat data dan statistik. Karena itu, statistika dan ekonometrika menjadi menu wajib mahasiswa ilmu ekonomi. Empirisme atau metode berpikir induktif dapat menjauhkan ekonom dari spekulasi teoretik dan metafisik yang khayal dan dibuat-buat oleh ekonom pengembang model.

Masalahnya, meski ekonom tahu peran uji empiris dalam menyediakan bukti terhadap model-model deduktif, kenyataannya terlalu banyak model ekonomi teronggok begitu saja karena ketidakmampuan atau keengganan ekonom pengembang model itu sendiri atau ekonom lainnya untuk melakukan pengujian empirik terhadapnya. (Adakah ekonom yang mau mengalokasikan energinya untuk mencari ukuran empiris dari parameter α, b,d,r atau lainnya yang menentukan apakah arah hubungan X dan Y positif atau negatif—itupun bila X dan Y observable dan dapat dikuantifikasi?)

Misalnya, model-model pertumbuhan ekonomi yang dibangun oleh Daron Acemoglu dari MIT begitu banyak hingga dapat disusun sebuah buku, yaitu Introduction to Modern Economic Growth (2008). Semua model yang dia bangun valid, dijamin oleh matematika. Namun dari sebegitu banyak model yang dia susun, hanya sedikit sekali yang ada studi empirisnya, baik yang Acemoglu sendiri lakukan maupun yang dilakukan oleh ekonom lain. Karena jarang sekali ada studi empiriknya, model-model yang telah dikembangkan itu menjadi semacam kumpulan hasil rekayasa atau otak-atik matematika apakah itu variabel, parameter, atau bentuk fungsinya. Alhasil, konklusi model-model ini pun menjadi tampak “dingin” dan “berjarak” terhadap realitas kehidupan yang sesungguhnya—meski semuanya valid.

Ini bukan berarti bahwa metode penalaran induktif lebih superior dibandingkan deduktif. Kelemahan dari pendekatan empirik—tanpa pendekatan deduktif—adalah kita tidak memiliki dasar untuk menghubungkan berbagai faktor dalam hubungan kausalitas. Seperti layaknya seorang mahasiswa mengerjakan skripsi, tidak terlalu jelas apa dasarnya memasukkan variabel A, B, dan C ke dalam model secara bersama-sama dalam suatu bentuk fungsi tertentu (apakah linier, kuadratik, kubik, inverse, atau log); dan sebaliknya tidak memasukkan variabel D, E dan F di dalamnya. Jika demikian, penjelasan apakah yang bisa diajukan oleh data empiris yang ternyata secara induktif menunjukkan korelasi di antara X dan Y? Bagaimana kita menyimpulkan mana konklusi yang benar, bila terjadi pertentangan antara hasil regresi linier vs. non-linier, bivariate atau multivariate, multivariate dengan 5 vs. 8 variabel penjelas mengenai hubungan X dan Y?

Yang kita tahu dari ekonometrika adalah, bila kita hanya meregres Y terhadap X saja seperti dinasihatkan dalam teori atau model deduktif, maka bisa jadi koefisien beta pada X akan bias—ketika ada variabel-variabel lain yang relevan dalam mempengaruhi Y tidak dimasukkan di dalam model. Pengambilan kesimpulan tanpa mempertimbangkan ini bisa jadi keliru. Kedua, kita tahu dari model-model deduktif yang ada, bahwa X mempengaruhi Y atau disingkat X à Y; namun model lain menurunkan A à Y, dan model yang lain lagi menjelaskan B à Y. Apakah kemudian kita bisa secara empirik meregres X, A, dan B secara bersama-sama sebagai variabel penjelas Y?

Dengan demikian jelas bahwa “kebenaran” dalam ilmu ekonomi membutuhkan baik pendekatan deduktif maupun induktif. Atau, model maupun regresi. Model teoretik unggul karena prosedurnya sangat rapi dan kesahihannya dijamin oleh matematika. Model teoretik juga berlaku secara umum—tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan studi empiris, validitasnya terbatas pada ruang dan waktu (seperti: studi kasus Indonesia, 1980-2015) dan itupun belum tentu memiliki dasar yang kuat tentang bagaimana hubungan antar variabel dibuat. Semakin banyak studi empiris dengan ruang dan waktu yang berbeda dibuat, semakin banyak “pengetahuan” kita dapatkan. Namun kita masih saja belum dapat mengatakan mana yang benar. Semua masih dalam kerangka probabilitas atau “bisa jadi”. Dengan demikian, adalah keliru bila dosen menempatkan metode deduktif lebih tinggi daripada metode induktif. Kita membutuhkan keduanya untuk memperoleh “pengetahuan”. Deduktif saja atau induktif saja barulah sebagian dari proses mencari pengetahuan. Dan tidak ada yang lebih mudah di antara keduanya bila dilakukan secara serius.[26]

Dari semua cabang filsafat ilmu, barangkali yang paling kuat konten moralnya adalah aksiologi. Ilmu ekonomi bermanfaat untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengarahkan—khususnya pada kebijakan publik agar kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Karena itulah, ilmu ekonomi tidak bisa berhenti pada what actually is (positivis) namun mengejar what should be (normatif). Karena itu pulalah, epistemologi ilmu ekonomi membandingkan solusi pasar dengan solusi social planner dalam welfare economics dan menuntut ekonom untuk menyediakan banyak bukti empiris dari model deduktif; atau ontologi ilmu ekonomi membahas tentang efisiensi dan keadilan (fow whom). Jadi, sangat membingungkan ketika banyak kritikus mengatakan ilmu ekonomi tidak mengajarkan moral padahal paham utilitarian dan libertarian begitu kental dalam ilmu ekonomi[27].

Sering, melihat ekonomi Indonesia yang carut-marut, orang kemudian menuding itu semua akibat implementasi ilmu ekonomi Barat dan karenanya mengusulkan adopsi ilmu ekonomi yang baru (kadang juga disebut paradigm atau sistem ekonomi) yang dibalut dengan nilai agama atau moral—apapun namanya[28]. Padahal, praktik dan kebijakan ekonomi Indonesia sekarang pun sebenarnya tidak sesuai dengan nasihat mainstream economics. Jika sesuai dengan mainstream economics, tidak akan ada pencaplokan danau atau trotoar atau hutan oleh swasta, tidak akan ada pengaturan harga dan kuota impor seperti sekarang, tidak akan ada sampah dibuang di sungai tanpa penalti, parkir yang tidak beraturan, atau papan reklame yang menyesakkan ruang publik. Pasar, pemerintah, dan masyarakat sudah ada dalam kitab-kitab ilmu ekonomi. Masalahnya, implementasi, dan itu menyangkut pemahaman ilmu ekonomi dari pengambil kebijakan dan bagaimana institusi politik, hukum dan birokrasi berpengaruh sekaligus. Jadi tidak hanya domain ekonomi.

Penyebab dari kecenderungan digabungnya kapling moral dengan kapling ilmu secara metafisik ini ada tiga. Pertama, mereka yang mengusulkan ini barangkali belum mempelajari ilmu ekonomi secara utuh sehingga utility maximization, profit maximization, cost minimization, self-interest behavior, rasionalitas individu, dan peran pasar dimaknai secara sempit. Aksiologi ilmu ekonomi untuk kesejahteraan umat manusia dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam teori kebijakan anti-cyclical, pertumbuhan, pengendalian inflasi, pengurangan pengangguran, peningkatan perdagangan, peningkatan efisiensi, penanggulangan eksternalitas, pajak/subsidi, untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, dan lain-lain—entah bagaimana—dianggap absen moral.

Kedua, banyak dosen ilmu ekonomi di Indonesia tidak pernah belajar filsafat—salah satunya karena mayoritas dilahirkan dari sistem pendidikan S1 yang tidak mengajarkan filsafat. Pun banyak dosen tidak tertarik untuk menggali dan mempertanyakan, mengapa economics dikategorikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan atau science, dan mengapa pula agama dan seni tidak bisa digolongkan sebagai science. Secara ontologis, science membatasi diri pada pengkajian objek yang berada dalam lingkup pengalaman manusia; sedangkan agama memasuki pula daerah penjelajahan yang bersifat transendental yang berada di luar pengalaman kita (Suriasumantri, 2003, hal. 105). Ilmu ekonomi tidak bisa menelaah benefit-cost dari konsumsi “barang-barang akhirat” misalnya.

Ketiga, branding agama. Agama itu sangat berkuasa mempengaruhi pikiran dan sikap. Agama juga mampu membuat orang terdiam dan tunduk. Harus diakui, label agama membuat kita, para ilmuwan, gagap dan sungkan untuk menelaah atau berpikir kritis atau mempertanyakannya: apakah “pengetahuan” ini memenuhi kaidah-kaidah sebagai sains atau bukan. Pun label agama membuat kita cenderung menerima dan membenarkan.  Namun bila itu yang terjadi, sungguh sebuah kemunduran. Bukankah dalam konteks ilmiah, seorang yang terpelajar semestinya berpikir kritis dan hanya menerima sesuatu bila argumen-argumen yang menyusunnya rasional dan benar—bukan karena agama atau perasaan yang mengatakannya itu benar?[29]

Dari paparan ini jelas bahwa sebagai sebuah sains, apa yang ditawarkan oleh ilmu ekonomi bukanlah sekedar pengetahuan. Ilmu ekonomi memiliki ciri-ciri ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang jelas, yang tidak hanya menjadikannya sebuah sains, namun juga yang membedakannya dari ilmu-ilmu lain. Sebagai sebuah ilmu, warna positivisme dan objektivitasnya sangat kuat, namun tidak meninggalkan isu normatif juga. Objektivitas inilah yang membuat ilmu ekonomi terbuka untuk diperdebatkan oleh semua orang—melewati sekat-sekat primodial.

Beberapa pekerjaan rumah besar yang harus dilakukan terkait pemahaman dan pengajaran ilmu ekonomi sebagai sains antara lain: (i) memberikan workshop tentang filsafat ilmu kepada dosen dan mahasiswa, (ii) mendiskusikan secara terbuka tentang ekonomi Islam dan apakah ekonomi Islam sebuah sains, (iii) meningkatkan pemahaman dosen akan metodologi ilmu ekonomi dan moral dalam ilmu ekonomi, (iv) menelaah kurikulum dan materi mata kuliah, khususnya Pengantar Ekonomi, dan (v) mengadakan workshop tentang metode pembelajaran yang dapat melatih mahasiswa memiliki kemandirian pikir dan kritis.

3. Ekonom sebagai Ilmuwan dan Penasihat Kebijakan

Mankiw (2006) mengatakan bahwa peran ekonom (makro) ada dua, yaitu sebagai scientist (ilmuwan) dan engineer (teknisi). Sebagai seorang scientist, ekonom memiliki tugas menjelaskan bagaimana dunia bekerja, sedangkan sebagai engineer, ekonom menyelesaikan masalah ekonomi nyata. Namun seorang engineer tidak akan bisa memberikan solusi bila ia tidak menguasai ilmu. Lebih dari itu, seorang engineer dituntut untuk memahami beyond textbook, beyond laboratorium. Bila ia melakukan kesalahan, dampak dari keputusannya ini besar—apalagi bila engineer ini memegang posisi penting di pemerintahan. Sedangkan bagi seorang scientist, sah-sah saja bila hanya berhenti pada hasil laboratorium (regresi dan publikasi di jurnal). Bila seorang scientist salah (katakanlah model regresinya tidak tepat), dampaknya barangkali hanya pada reputasi dia saja yang turun, itupun bila pembacanya mampu melakukan evaluasi kritis atas hasil penelitian ekonom tersebut.

Di Amerika, karena jumlah ekonom yang andal begitu banyak, ekonom di sana bisa berspesialisasi, apakah menjadi seorang scientist atau engineer. Bila memilih sebagai seorang scientist, ekonom di Amerika bisa secara total mengembangkan model deduktif—tak peduli apakah akan ada orang yang melakukan studi empiris terhadap model-model yang ia kembangkan atau tidak. Orang memahami dan menghormati pilihan itu. Bahkan, ekonom ini bisa menerima hadiah Nobel karena kontribusi mereka bagi pengembangan science. Tidak ada orang yang akan menganggap mereka hidup di awang-awang atau menara gading—karena memang itulah yang semestinya dikerjakan oleh seorang ekonom scientist. Sebaliknya, bila ekonom di Amerika memilih menjadi seorang engineer, maka kita bisa lihat mereka semua memiliki background pendidikan ilmu ekonomi yang sangat baik, bahkan banyak di antaranya yang sebelumnya menjadi scientist[30].

Di Indonesia situasinya jauh berbeda. Jumlah ekonom yang terlatih terbatas relatif terhadap masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia dan jumlah mahasiswa. Sudah begitu, konteks institusinya (khususnya sistem reward and punishments serta otonomi perguruan tinggi) jauh berbeda. Sehingga, sulit bagi ekonom di kampus di Indonesia untuk berspesialisasi menjadi scientist. Kalau pun melakukan riset, riset yang dibuat bukanlah riset yang fokus pada bidang spesialisasi dosen—namun mengikuti permintaan pasar sehingga seringkali zig-zag dan menjadi tidak terakumulasi (ingat isu mengenai jumlah mata kuliah electives baru yang sedikit di depan). Aksiologi ilmu ekonomi juga menuntut ilmu ekonomi digunakan untuk kesejahteraan. Betul bahwa pendidikan dan penelitian memiliki kontribusi kepada kesejahteraan khususnya bagi Indonesia di masa depan; namun ketika nasib kesejahteraan 250 juta orang saat ini dipertaruhkan melalui kebijakan ekonomi yang rasional dan baik, prinsip utilitarian barangkali akan mengatakan bahwa ekonom di perguruan tinggi perlu mengalokasikan sumberdayanya kepada penciptaan kebijakan yang baik[31]. Ekonom tidak bisa hidup di menara gading ketika dunia bawah sana akan runtuh.

Di sisi lain, dengan bergabung dalam perumusan kebijakan, sesungguhnya ekonom di kampus mendapatkan tacit knowledge beyond laboratorium. Pengetahuan atau pengalaman ini sangat diperlukan untuk menerjemahkan konsep-konsep dalam buku teks—tidak hanya dalam konteks Indonesia—namun juga dalam kebijakan riil di lapangan. Membagi pengalaman nyata dalam penyusunan kebijakan kepada mahasiswa jelas sejalandengan misi beberapa institusi (Fakultas) yang ingin mencetak pemimpin. Karena, menjadi pemimpin berarti harus mengenal konteks bangsanya, selain memiliki kecerdasan dalam memahami konsep-konsep ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu lainnya[32] (yang mestinya ditanamkan dalam pendidikan liberal arts atau multidisipliner seperti dikemukakan di depan).

Namun tidak dapat disangkal bahwa dengan ditariknya sebagian dosen sebagai penasihat kebijakan atau pengambil kebijakan, jumlah dosen di kampus menjadi berkurang. Bila sistem insentif yang kurang menarik di kampus bergabung dengan ego rent berada di lingkaran kekuasaan, kampus bisa terus-menerus mengalami brain drain, atau dengan kata lain, kampus akan “berkorban” (atau “mengorbankan diri”?) terus untuk kepentingan yang lebih besar—yaitu negara. Jika demikian, kampus akan sulit melahirkan scientist karena dosen gagal mengakumulasi pengetahuan. Riset berkualitas tidak dapat dilakukan sambil lalu atau secara zig-zag karena mengikuti permintaan pasar. Riset yang berkualitas hanya dapat dihasilkan dari proses yang kontinu dengan intensitas pemikiran yang tinggi dan fokus. Brain drain ini akan jauh berkurang sekiranya birokrasi sendiri mampu menghasilkan pemikir-pemikir dari dalam. Jika ini terjadi, barangkali hasilnya akan jauh lebih baik bagi semua karena selain menguasai logika deduktif ilmu ekonomi, mereka juga tahu rutinitas pekerjaan sehari-hari. Ekonom scientist yang diimplan ke birokrasi, sehebat apapun dia, membutuhkan waktu belajar—dan, belum tentu berhasil. Mengapa?

Karena kebijakan di lapangan menghadapi kendala-kendala institusional yang tidak ada di dalam buku teks atau dalam penelitian akademis. Dalam dunia akademik, kebijakan ekonomi seperti ditembakkan dalam ruang hampa—alias nyaris tanpa kendala. Mengambil Boediono (2005, hal. 1), “Menjalankan kebijakan ekonomi dalam dunia nyata sangat berbeda dengan kegiatan-kegiatan akademis yang bersifat ex post (penelitian, analisa kebijakan setelah terjadi, menguji teori alternatif, membuat model ekonometrik dsb). Pertama, perumus kebijakan ekonomi biasanya menghadapi situasi/permasalahan yang dinamis sehingga ia sering menghadapi informasi yang ketinggalan atau tidak lengkap. Kedua, ia menghadapi kendala waktu dan harus mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan mengenai respons terhadap masalah yang timbul. Ketiga, respons kebijakan biasanya merupakan hasil dari proses pembahasan antar instansi terkait di dalam pemerintah, tapi kadangkala juga menyangkut lembaga di luar eksekutif, misalnya DPR.  Respons itu dapat berupa suatu langkah yang tegas arah dan tujuannya atau suatu kebijakan kompromi karena harus menampung pandangan-pandangan instansi-instansi tersebut yang mungkin tidak sejalan antara satu dengan yang lain. Keempat, apa yang diputuskan sebagai kebijakan di tingkat “konsep” belum tentu terlaksana sesuai dengan yang dimaksud di tingkat “lapangan” karena ada peran birokrasi sebagai pelaksana lapangan. Kelima, kebijakan ekonomi dalam praktek bukan sesuatu yang sekali jadi (diputuskan, dilaksanakan, kemudian selesai) tetapi suatu proses dinamis yang menyangkut umpan balik (feedback) dan penyesuaian. Keenam, kebijakan atau respons pemerintah terhadap suatu masalah akan berinteraksi dengan respons dari pelaku ekonomi lain (pelaku pasar, investor asing, masyarakat umum dsb.) dan menghasilkan suatu keadaan ekonomi tertentu, yang selanjutnya dapat mengundang respons dari pemerintah dan pelaku-pelaku lain. Format berpikir ala game theory lebih mendekati kenyataan.”

Memang harus diakui agak ironis ketika di satu sisi apa yang dihasilkan oleh ekonom scientist dengan susah payah kadang tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan dalam kebijakan atau bahkan di kelas. Misalnya, ketika ilmu ekonomi sudah sedemikian maju dengan dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) sebagai platform dari model-model ekonomi makro, penelitian empiris dengan menggunakan DGSE menghasilkan forecast error yang lebih besar daripada model random walk. Selain itu, ketika teori-teori baru mengkritik Keynesian anti-cyclical policies berikut pendekatan macroeconometrics-nya, toh dalam kenyataannya di kelas-kelas S1 IS-LM masih diajarkan (karena paling intuitif) dan logikanya pun diikuti oleh pengambil kebijakan. Di atas semua, baik ekonom scientist maupun engineer harus menghadapi kekecewaan sekaligus tamparan besar ketika tidak satupun periset atau pengambil kebijakan dapat memprediksi datangnya krisis keuangan global 2008. Tidak Federal Reserve, tidak Treasury, tidak S&P, tidak IMF, tidak JP Morgan, tidak juga kampus. Ini memberikan pesan bahwa meski sudah banyak hal diketahui dalam ilmu ekonomi, namun masih banyak lagi yang tidak diketahui.

Namun bottom line-nya adalah, apakah seorang lulusan nantinya akan menjadi seorang scientist atau engineer, dia harus mendapatkan pendidikan ilmu ekonomi yang berkualitas dan terlatih dalam berdialektika. Dialektika yang bermutu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang matang secara keilmuan dan kejiwaan. Debat di antara orang yang tidak berilmu dan tidak matang tidak akan menghasilkan apapun yang mencerahkan. Karena itu peran dosen sangat penting dalam melatih keterampilan berdebat secara beretika kepada mahasiswa—dan itu diawali dengan melatih penalaran mereka. Terkait ini, mahasiswa perlu ditanamkan sikap untuk tidak menerima setiap informasi (termasuk dari si dosen sendiri) tanpa menalarnya terlebih dahulu. Setiap dosen perlu bersikap terbuka, dan siap untuk mendapat pertanyaan, sanggahan maupun kritik dari mahasiswa. Dan itu tidak mudah karena tidak semua dosen siap.

Dari paparan ini jelas bahwa di Indonesia spesialisasi apakah menjadi ekonom scientist atau engineer sulit dilakukan karena alasan praktis maupun normatif. Masalah ekonomi Indonesia terlalu banyak dan birokrasi belum sepenuhnya berhasil menghasilkan pemikir dari dalam. Sistem insentif di kampus yang kurang baik ditambah dengan ego rent dengan berada di pemerintahan bisa mendorong terjadinya brain drain di perguruan tinggi. Bila ini terjadi, at best, kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik, dan kualitas pendidikan menjadi lebih baik karena dosen mendapatkan tacit knowledge dan mengajarkannya di kelas; dan at worst kualitas pendidikan tinggi menurun dan kesejahteraan masyarakat menurun.

Beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan terkait dengan tugas ganda ekonom Indonesia ini antara lain: (i) memperbaiki kurikulum dengan memasukkan mata kuliah ilmu politik, ilmu hukum dan filsafat moral, (ii) menyesuaikan pedagogi untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi munculnya dialektika dosen-mahasiswa di kelas, (iii) menajamkan fokus kompetensi mahasiswa berupa public speaking atau retorika, (iv) memperbaiki sistem insentif di perguruan tinggi khususnya terkait rekrutmen dosen, pendidikan/training bagi dosen, promosi, penggajian, beban mengajar, sabatikal, penugasan di pemerintahan, dan otonomi akademik; dan (v) mendorong dosen-dosen dan mahasiswa untuk mengikuti (semacam) magang di pemerintahan maupun perusahaan untuk mendapatkan tacit knowledge.

4. Kesimpulan  

Sebuah institusi pendidikan yang baik membutuhkan: (i) dosen yang baik, (ii) kurikulum, dan sistem pendidikan yang baik, serta (iii) mahasiswa yang baik. Tulisan ini fokus pada isu yang kedua. Ilmu ekonomi sebagai sebuah body of knowledge sudah tersusun sedemikian rapi dan sistematis. Perkembangan disiplin ilmu ekonomi juga semakin meluas ke beberapa bidang non-tradisional sejalan dengan digunakannya analisis ekonomi pada bidang-bidang tersebut. Namun sayangnya tidak banyak mata kuliah pilihan baru ditawarkan. Sebaliknya, ada juga beberapa mata kuliah yang seperti sekadar menjadi pelengkap. Adopsi buku teks Barat tanpa adanya tafsir dan adaptasi yang cukup dengan konteks Indonesia membuat mahasiswa gagap dalam memanfaatkan ilmu ekonomi untuk menganalisis kejadian ekonomi nyata. Oleh karenanya, kurikulum ilmu ekonomi perguruan tinggi perlu dibenahi tidak hanya untuk mengikuti perkembangan keilmuan terkini, namun juga membekali mahasiswa dengan pengetahuan-pengetahuan dasar dan keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang intelektual Indonesia agar dapat berperan optimal di masyarakat.

Meskipun scope ilmu ekonomi semakin luas, namun pada intinya, economics is the science of choice. Sebagai sebuah science, ilmu ekonomi adalah sebuah pengetahuan yang mencoba menjelaskan perilaku manusia sebagaimana adanya—bukan idealnya seperti apa; bahwa, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumberdaya yang terbatas. Ketika diangkat dalam tingkat masyarakat, ilmu ekonomi mempelajari bagaimana suatu masyarakat memproduksi barang dan jasa dengan sumberdaya terbatas yang dimiliki dan membagi di antara mereka atau terkenal dengan istilah “what, how, and for whom” dalam organisasi ekonomi. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi memiliki ciri-ciri spesifik mengenai apa (ontologi), bagaimana (epistemologi), dan untuk apa (aksiologi) ilmu ekonomi itu disusun. Tidak dipahaminya filsafat ilmu ekonomi membuat dosen maupun mahasiswa ilmu ekonomi mengkonfrontasikan antara economics sebagai science dengan agama dan etika; atau secara metafisik, kapling moral mulai digabungkan kembali dengan kapling ilmu. Pun membuat dosen cenderung mendikte apa yang benar, atau apa yang baik, atau apa yang superior dalam hal epistemologi.

Bila aksiologi ilmu ekonomi adalah untuk menjelaskan bagaimana dunia bekerja dan membuat kehidupan (kesejahteraan) menjadi lebih baik, maka peran ekonom dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai scientist (ilmuwan) dan engineer (teknisi). Sebagai seorang scientist, ekonom memiliki tugas menjelaskan bagaimana dunia bekerja, sedangkan sebagai engineer, ekonom menyelesaikan masalah ekonomi nyata. Di Indonesia spesialisasi apakah menjadi ekonom scientist atau engineer sulit dilakukan karena alasan praktis maupun normatif—bahwa banyak masalah ekonomi dihadapi oleh Republik ini. Tidak bijaksana membenturkan ekonom scientist dengan engineer, atau menjadikan keduanya mutually exclusive. Bagi cendekia ekonom, apakah itu scientist di kampus maupun engineer di pemerintahan, semestinya yang menjadi musuh bersama untuk dilawan adalah ignorance dan populisme jangka pendek dalam kebijakan ekonomi kita. Bila birokrasi gagal menghasilkan pemikir dari dalam, sistem insentif di kampus kurang baik, dan ada ego rent yang besar dengan berada di pemerintahan, ini semua bisa mendorong terjadinya brain drain di perguruan tinggi, yaitu ekonom kampus bermigrasi menjadi ekonom di pemerintahan atau di lembaga internasional atau swasta. Bila ini terjadi, at worst kualitas pendidikan tinggi bisa menurun: Indonesia tidak cukup memiliki ekonom andal untuk mengawal ekonomi kita di masa depan. Untuk mengatasi ini semua secara bertahap, komitmen semua pihak, baik itu Kementerian, universitas, fakultas, jurusan hingga dosen sangat menentukan.

 

Referensi:

Boediono, “Imu Ekonomi dalam Praktek: Krisis dan Penanganannya, 1997-2005”, Perekonomian Indonesia, catatan kuliah 10AA, 28/11/2005.

Mankiw, Gregory, “The Macroeconomist as Scientist and Engineer”, Journal of Economic Perspectives, 20(4), 29-46, 2006.

Thoyibi, M., Filsafat Ilmu dan Perkembangannya, Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999.

Samuelson dan Nordhaues, Economics, Mc.Graw-Hill International Edition, Nineteenth edition, 2010.

Sandel, Michael, Justice, What’s the Right Thing to Do, Penguin Books, 2009.

Suriasumantri, Jujun, Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, cetakan keenambelas, 2003.

 

 Footnote:

[1] Dipublikasikan dalam Junarsin et.al (2015), Pemikiran Etika dalam Ekonomika dan Bisnis: Pengajaran dan Implikasi, Beta Offset, hal. 79-103.

 

[2] Berdasarkan kurikulum program Ph.D. di Amerika Serikat.

 

[3] Di Amerika Serikat selain dari keempat bidang itu, ada juga ekonomi lingkungan.

[4]http://www.registrar.fas.harvard.edu/courses-exams/courses-instruction/economics

 

[5] Penelitian yang dilakukan dosen seringkali mengikuti permintaan pasar sehingga dosen sulit menjadi seorang spesialis. Pragmatisme dosen dalam melakukan penelitian ini salah satunya disebabkan oleh tidak berjalannya sistem insentif yang memadai bagi dosen. Di luar negeri, kualifikasi dosen minimal adalah Ph.D. Di perguruan tinggi terbaik dosen menerima gaji awal lebih tinggi daripada rata-rata industri sebagai kompensasi untuk mengajar 3 kelas dalam 1 tahun dan penelitian sekaligus. Dengan sistem insentif seperti ini, selain universitas dapat merekrut top brains, dosen dapat melakukan penelitian di bidangnya secara mandiri dan kontinu—tanpa bantuan keuangan pihak eksternal sama sekali. Universitas tinggal menagih output, membuat standar kualitas layanan, serta menjalankan sistem reward dan punishment. Tanpa sistem insentif yang memadai semacam ini, adverse selection dan moral hazard akan terus terjadi di perguruan tinggi. Di sinilah awal dari rendahnya kualitas pendidikan tinggi Indonesia.

 

[6] Situasi ini sudah terjadi pada tahun 2015 ini ketika pemerintah membuat Perpres pengaturan harga bahan pokok untuk mengatasi inflasi. Padahal pada tahun 2010-2013 Pemerintah sudah pernah mencoba untuk mengatur harga kedelai dan gagal. Begitu juga dengan pelarangan impor beras, pembatasan impor sapi, pembatasan mini market dan lain sebagainya.

[7]http://economics.feb.ugm.ac.id/curriculum.html

 

[8] Dari perbincangan dengan beberapa mahasiswa.

 

[9]http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=core

[10]Untuk meraih gelar Sarjana di Harvard diperlukan 32 mata kuliah, dimana setengahnya merupakan mata kuliah konsentrasi dan setengah lainnya non-konsentrasi. Dari kelompok mata kuliah non-konsentrasi, sebanyak 7 mata kuliah adalah mata kuliah core, dan sisanya mata kuliah non-core.

 

[11] Dalam sebuah seminar, seorang pembicara menunjukkan dimana US berada dalam PISA test. Ternyata US berada di peringkat ke-30. Tidak terlalu baik. Namun mengapa US kaya akan inovasi? Oleh pembicara ditengarai ini karena liberal arts education yang melatih kreativitas.

 

[12]http://www.lse.ac.uk/intranet/students/LSE100/Home.aspx

[13] Penilaian mata kuliah ini didasarkan atas in-class writing dan essay di semester 1, dan in class groupwork, in class activity, dan ujian final di semester 2.

 

[14] Ketika kurikulum telah disusun, maka harus ada audit atas pelaksanaan proses belajar-mengajar agar apa yang direncanakan betul-betul diimplementasikan di kelas oleh dosen. Caranya salah satunya adalah dengan menugaskan dosen secara random untuk menghadiri kuliah koleganya pada waktu yang random, dan menilai apakah materi yang diajarkan relevan, pedagoginya tepat, dan dosen dapat menjelaskan dengan baik. Evaluasi oleh mahasiswa saja tidak cukup, karena mahasiswa bukanlah ahli, dan penilaian mereka bisa bias terhadap reputasi pemberian nilai oleh si dosen atau ringan-beratnya tugas yang diberikan seorang dosen. Audit semacam ini biasa dilakukan di kelas-kelas Amerika sebagai salah satu pilar untuk mengontrol kualitas proses belajar-mengajar. Audit yang efektif menuntut leadership dari pimpinan Universitas dan Fakultas untuk meyakinkan agar dosen yang dinilai dan yang menilai memahami filosofi audit ini, dan dapat menerima dan melaksanakannya dengan baik.

 

[15] Karena tim perencana kurikulum layaknya tim insinyur yang memikirkan R&D produk di perusahaan, Fakultas perlu memberikan insentif yang memadai bagi tim dan memilih orang-orang yang kompeten.

 

[16] Kompetensi lulusan di Fakultas umumnya adalah kemampuan analisis, menulis, berbicara di depan publik, dan melakukan penelitian. Bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut di bagian C.

[17] Terkait ini August Comte (dalam Thoyibi, 1999) menggolongkan perkembangan pengetahuan dalam tiga zaman, yaitu zaman teologis, metafisis, dan positif. Sekarang ini ilmu pengetahuan sudah mencapai kematangan positif. Zaman positif berkaitan dengan faham positivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak boleh melebihi fakta. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan bersifat faktual. Dari faham positivisme ini berkembanglah empirisme, yang mengembangkan ilmu pengetahuan melalui observasi dan eksperimentasi.

 

[18] Bedakan antara Islamic economics dengan keuangan syariah. Produk-produk keuangan berbasis syariah sudah menjadi sebuah praktek dan barangkali lebih tepat ditelaah oleh dosen Jurusan Akuntansi atau Manajemen daripada Ilmu Ekonomi. Islamic economics atau yang diterjemahkan menjadi “ilmu ekonomi Islam” memiliki konsekuensi ilmiah yang berbeda dengan the Economics of Islam atau Islam and Economics. Jika yang ditelaah adalah tentang bagaimana syariah (Alquran dan Hadits) mengatur soal-soal ekonomi dan bagaimana ini dijelaskan atau koheren dengan ilmu ekonomi, maka istilah yang lebih tepat dan tidak menimbulkan kesalahan tafsir barangkali adalah Islam and Economics. Namun apakah dosen ilmu ekonomi memiliki keahlian dalam menginterpretasi Alquran dan Hadits—yang jumlahnya setidaknya 22 Bab dalam kitab Bulûgh Al-Marâm karya Ibn Hajar Al-Asqalani yang mengatur soal ekonomi? Jangan sampai ajaran agama didangkalkan karena ambisi besar yang tidak diimbangi dengan kemampuan atau hasil riset yang dalam. Seperti dikemukakan di depan, syarat ditawarkannya suatu mata kuliah electives adalah adanya body of knowledge yang cukup lengkap—yang salah satunya didapatkan dari riset dalam subjek yang sama secara kontinu.

 

[19] Oleh beberapa kalangan, objek kajian ilmu ekonomi (ontologi) ini seringkali dilihat terpisah dari epistemologi ilmu ekonomi yang misalnya, menggunakan solusi social planner sebagai acuan “moral” untuk mengoreksi alokasi pasar, maupun aksiologi ilmu ekonomi yang sarat dengan nilai-nilai moral seperti efisiensi, kesejahteraan sosial, keadilan, dan lainnya. Karena itu tak jarang ilmu ekonomi dikonfrontasikan dengan agama. Tanpa mengenal ciri-ciri tiap pengetahuan dengan benar—yang itu berarti mengenyam ilmu ekonomi mainstream secara total—maka bukan saja kita tidak dapat memanfaatkan kegunaannya secara maksimal, namun kadang kita salah dalam menggunakannya (Suriasumantri, 2003).

 

[20] Lebih tepatnya bukan lepas tangan, namun berperan sangat minimal yaitu dalam bentuk meneguhkan kontrak, melindungi hak milik orang per orang dari penjarahan, dan menjaga keamanan. Ide inilah yang diyakini oleh kaum libertarian seperti Hayek, Friedman dan Nozick.

 

[21] Epistomologi ilmu ekonomi dengan metode penalaran deduktif sudah sangat maju mengenai ini. Karena itu dalam standar pengantar ilmu ekonomi dibahas tentang masalah eksternalitas, barang publik, monopoli, public choice dan welfare. Dalam welfare economics, alokasi yang dianggap baik bagi masyarakat adalah alokasi yang didasarkan atas solusi optimisasi yang dilakukan oleh social planner. Alokasi social planner ini menjadi rujukan (what should be). Jika alokasi melalui mekanisme pasar (optimisasi konsumen dan produsen, what actually is) berbeda dengan alokasi social planner, maka yang dikoreksi adalah alokasi pasar. Masalahnya, tidak banyak dosen ilmu ekonomi di Indonesia mengetahui hal ini karena barangkali belum Ph.D., atau tidak mengeyam pendidikan ilmu ekonomi di sekolah-sekolah yang mengedepankan epistemologi dari welfare ini.

 

[22] Pengamat kebanyakan tidak memberikan solusi konkret tentang bagaimana intervensi itu dilakukan dan apa plus-minus masing-masing alternatif intervensi; dan apakah implanting regulation akan selalu menghasilkan outcome yang lebih baik daripada mekanisme pasar. Mereka menghabiskan banyak waktu menyebutkan masalah-masalah dalam mekanisme pasar seolah-olah sebuah pemikiran baru dan hanya menawarkan solusi umum yang tak lebih suatu rule of thumb saja dalam ilmu ekonomi.

 

[23] Penyokong rasionalisme dalam science adalah Karl Popper. Sedangkan empirisme dipelopori oleh David Hume.

 

[24] Jehle dan Reny, Mas-Colell, Romer, Barro dan Martin, Acemoglu, Persson dan Tabellini, Blanchard dan Fischer, Sargent, dan lain sebagainya.

 

[25] Begitu banyak model dibangun oleh ekonom dan mahasiswa doktoral. Suatu model dikatakan baik bila asumsi-asumsinya bersifat umum, tidak terlalu spesifik atau banyak restriksi, namun dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang umum, yang mampu encompass model-model lain yang lebih spesifik; atau sebaliknya, model yang konklusinya mampu memberikan hubungan yang eksplisit antara variabel yang dijelaskan dan yang menjelaskan dalam sebuah persamaan sehingga “siap” untuk diuji secara empiris. Termasuk dalam kategori yang pertama adalah model pertumbuhan Ramsey, yang encompass model pertumbuhan Solow dan model pertumbuhan OLG Diamond. Sedangkan yang termasuk dalam kategori kedua adalah model proteksi perdagangan “Protection for Sale” Grosmann-Helpman yang memberikan persamaan eksplisit antara tarif impor dan faktor-faktor yang mempengaruhinya tanpa kehilangan generalitas.

 

[26] Ada pendekatan ketiga selain deduktif dan induktif, yaitu eksperimen. Metode eksperimen dalam ilmu ekonomi masih relatif baru, dan itupun dengan sampel yang sangat terbatas—yang membatasi kesimpulannya untuk berlaku secara umum.

 

[27] Terkait moral ilmu ekonomi, baca Sandel (2009), Justice, What’s the Right Thing to Do.

 

[28] Terkait peran sains dalam menawarkan solusi, Suriasumantri (2003) dengan keras mengatakan bahwa sains bukanlah obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Jadi kita perlu curiga apakah betul-betul sains yang ditawarkan untuk mengobati segala penyakit ekonomi Indonesia.

[29] Mempertanyakan ini kembali pada abad ke-21 sesungguhnya agak memalukan, karena pertanyaan ini diperdebatkan dan sudah settled pada saat zaman pencerahan dimana peradaban Islam berkontribusi di dalamnya.

 

[30] Bernanke, Yellen, Taylor, Summers, Samuelson, Blanchard, Fischer adalah contoh ekonom scientist yang juga bekerja sebagai engineer.

 

[31]Ini tidak berarti pengambilan kebijakan tidak dilakukan melalui riset. Tapi jenis risetnya adalah policy research. Di sini memang bisa terjadi tradeoff antara masa kini versus masa depan. Namun seperti kata Keynes, “In the long run, we all die”. Jadi sulit dibayangkan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang akan selamat, bila tidak dapat mengatasi persoalan ekonomi yang ada saat ini. Afterall, jangka panjang tersusun atas jangka pendek.

 

[32] Bila visi dari Jurusan Ilmu Ekonomi adalah mencetak pemimpin, maka sangat penting untuk membekali mahasiswa dengan ilmu politik, ilmu hukum, dan filsafat moral. Selain itu mahasiswa perlu dilatih menyampaikan pendapat di muka umum, baik tertulis maupun lisan (retorika, persuasi). Ini sesuai dengan ajaran Plato tentang bagaimana mendidik manusia utama, calon-calon pemimpin (kaloskagatos).