Quo Vadis Suku Bunga Acuan Bank Indonesia

(Dimuat di harian Kompas, Senin 16 Februari 2015)

Pada tanggal 2 Februari 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pada bulan Januari 2015 terjadi deflasi sebesar -0,24 persen. Selang beberapa hari kemudian BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV-2014, yaitu sebesar 5,01 persen. Bila dihitung secara tahunan, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 hanya sebesar 5,02 persen—paling rendah sejak tahun 2010. Melihat gabungan antara deflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, sebagian ekonom kemudian mengatakan bahwa sudah saatnya suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate diturunkan. Namun rekomendasi ini terlalu dini, atau bahkan bisa jadi keliru sama sekali.

Posisi para ekonom ini secara umum didasarkan pada tiga argumen. Pertama, bahwa deflasi sudah terjadi; sehingga, tak perlu lagi suku bunga tinggi. Kedua, mereka melihat tren kebijakan moneter di Eropa dan Jepang, dimana, ketika pertumbuhan ekonomi melambat, respon kebijakan moneternya adalah menurunkan suku bunga. Ini sesuai dengan resep Keynesian economics: di saat sulit, kebijakan semestinya bersifat lean against the wind. Ketiga, mereka berargumen bahwa kebijakan suku bunga tinggi sudah berlangsung cukup lama (sejak kuartal IV-2013) dan menekan permintaan agregat. Turunnya permintaan agregat inilah yang membuat harga-harga turun dan pertumbuhan ekonomi melambat.

Meskipun tampak meyakinkan, namun argumen-argumen tersebut lemah. Pertama, meskipun Januari 2015 terjadi deflasi, namun satu-satunya sektor penyumbang deflasi adalah sektor transpor, komunikasi dan jasa keuangan (ketiga sektor ini digabung menjadi satu dalam laporan BPS). Deflasi sektor transpor ini (sebesar -4,04 persen) jelas disebabkan oleh penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang pada Januari lalu turun lebih dari 20 persen. Namun ternyata, penyesuaian harga ke bawah akibat penurunan harga BBM ini belum atau tidak terjadi di sektor lainnya. Yang ada justru semua sektor mulai dari bahan makanan hingga pendidikan mengalami kenaikan harga antara 0,26 hingga 0,85 persen dari Desember 2014 ke Januari 2015. Jadi, event deflasi sebulan kemarin tidak cukup untuk menjadi bukti bahwa deflationary spiral mulai terjadi.

Argumen kedua, juga tidak tepat. Apa yang Bank Sentral Eropa dan Jepang lakukan, tidak serta merta dapat di-copy and paste di Indonesia hanya karena kita sama-sama mengalami perlambatan ekonomi seperti mereka. Indonesia adalah small open economy yang mengalami defisit neraca transaksi berjalan selama 12 kuartal terakhir dan inflasi tinggi (rata-rata 6,36 persen per tahun selama 2010-2014). Eropa dan Jepang sebaliknya adalah large open economy (dengan segala privilege-nya). Mata uang mereka adalah bagian dari cadangan devisa bank sentral seluruh dunia. Sudah begitu, Euro area dan Jepang pada tahun 2014 lalu malah mengalami surplus neraca transaksi berjalan, masing-masing sebesar 2,4 persen dan 0,4 persen terhadap GDP dan inflasi di Euro area sangat rendah, hanya 0,4 persen; sedangkan di Jepang inflasi “cukup tinggi” (untuk ukuran Jepang) yaitu 2,7 persen—itupun akibat kebijakan ekspansioner Bank of Japan sejak April 2014.

Sementara itu argumen ketiga lemah karena secara implisit sepertinya mengasumsikan bahwa suku bunga tinggi adalah satu-satunya faktor yang memperlambat ekonomi. Padahal, pada saat bersamaan, pertumbuhan ekonomi Tiongkok (yang menjadi tujuan ekspor utama Indonesia) dan perekonomian global juga melambat. Data BPS jelas menunjukkan bahwa yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 anjlok menjadi 5,02 persen adalah ekspor dan pengeluaran pemerintah, yang masing-masing hanya tumbuh sebesar 1,02 dan 1,98 persen; sedangkan konsumsi, meskipun sedikit melambat, namun masih tumbuh di atas 5 persen.

 

Rekomendasi yang prematur dan berisiko

Merekomendasikan agar BI rate segera diturunkan hanya dengan melihat deflasi Januari dan pertumbuhan yang melambat, dengan demikian, terlalu prematur dan reaktif. Dalam situasi tertentu, perlambatan ekonomi bisa jadi adalah optimal. Artinya, perlambatan permintaan atau produksi barangkali adalah respon optimal dari para pelaku ekonomi, given konteks atau situasi yang mereka hadapi. Memaksakan perekonomian agar tumbuh tinggi ketika konteks ekonominya tidak kompatibel, justru dapat membawa pada fluktuasi yang tidak perlu, bahkan pada boom-bust cycle alias krisis.

Adalah normal, pemerintah—yang berisi para politisi—menghendaki pertumbuhan ekonomi tinggi. Karena, pertumbuhan ekonomi does count dalam Pemilihan Umum. Karena itulah wajar bila posisi kebijakan fiskal seringkali adalah ekspansif. Defisit fiskal kemudian menjadi hal yang lumrah (padahal semestinya dalam anggaran, harus ada siklus surplus-defisit). Bila defisit anggaran menjadi norm, ini berbahaya. Karena, utang pemerintah bisa mendesak keluar utang swasta (atau biasa disebut sebagai crowding out) dan bisa menjadi sumber kerentanan eksternal.

Karena “sifat alamiah” dari pemerintah inilah, maka ilmu ekonomi menyarankan agar otoritas moneter dipisahkan dari pemerintah (baca: dari politik). Institutional setting berupa pemisahan otoritas kebijakan fiskal dan moneter ini sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara growth dan stability. Pemisahan ini tidak berarti bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter harus saling bertolak belakang—ibaratnya pemerintah injak gas, dan BI injak rem—namun lebih pada pemberian kewenangan pada masing-masing pihak untuk mengambil kebijakan yang dianggapnya terbaik. Pengalaman Indonesia ketika menghadapi krisis finansial tahun 2008 dimana kebijakan fiskal dan moneter bergerak pada arah yang sama menjadi salah satu bukti bahwa antara fiskal dan moneter tidak selalu bertolak belakang. Begitu juga dengan pengalaman buruk di masa lalu ketika kedua otoritas ini digabung hingga berujung pada krisis 1997-1998 juga semestinya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.

Namun karena, sekali lagi, nature dari pemerintah adalah mengejar growth, maka tak ayal Bank Sentral seringkali berfungsi menjadi pengerem. Mengusung kebijakan yang mengerem pertumbuhan ekonomi—ketika semua pelaku ekonomi apakah itu produsen, konsumen, investor maupun pemerintah, menginginkan adanya pertumbuhan tinggi—memang tidak populer. Itulah kenapa literatur seringkali mengatakan central banker haruslah seorang yang konservatif. Namun, sekali lagi, ini perlu dilakukan agar inflasi (overheating) dan menggelembungnya harga aset (asset price bubble) dapat dicegah.

Merekomendasikan agar BI rate segera diturunkan—pada saat ini—dapat juga meningkatkan kerentanan. Pasar akan melihat bahwa Bank Indonesia dovish alias pro-growth. Masalahnya adalah, mandat utama yang diberikan kepada Bank Indonesia bukanlah untuk mengejar growth, namun menjaga stabilitas. Dalam situasi seperti sekarang dimana inflasi inti (yang merupakan komponen yang bersifat persisten akibat dari ekspektasi inflasi produsen dan konsumen) masih sekitar 4,44 persen per tahun, ekspor melemah (baca: suplai dollar seret), dan investor global sedang galau dalam menempatkan dana mereka, kebijakan yang konservatif atau hati-hati menjadi dominant strategy; sebaliknya, kebijakan yang akomodatif terhadap growth bisa dibaca sebagai sebuah inkonsistensi atau kecerobohan.

Ibarat permainan sepakbola, Bank Indonesia adalah defender dan Pemerintah adalah forward-nya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika defender seperti Alves, Montoya atau Piqué tidak disiplin dan malah ikut-ikutan Messi, Suárez dan Neymar menyerang di depan—sementara lawan yang dihadapi cukup tangguh dan sulit ditebak. Bila ada serangan balik secara tiba-tiba, maka bisa jadi gawang Barcelona kebobolan. Dalam situasi seperti itu, barangkali baru disadari bahwa gain dari upaya mencetak gol ternyata tidak sebanding dengan pain yang muncul akibat kebobolan gol.