Pelajaran dari Yunani

Dipublikasikan di Kompas, Edisi 10 Juli 2015

“Politicians have become masters in the dark arts of expectation management.” (Economist, 17 Januari 2015)

Ketakutan pasar awal tahun lalu terbukti. Pada saat Alexis Tsipras (40 tahun) dari partai sayap kiri Syriza diperkirakan akan memenangkan pemilu Yunani 25 Januari 2015 lalu, harga obligasi pemerintah Yunani pun anjlok. Pasar sudah membayangkan masa depan ekonomi Yunani bakal tidak jelas. Alasannya: selama masa kampanye, Tsipras menyerukan agenda anti-penghematan fiskal yang populis dan berlawanan dengan nasihat para krediturnya, yaitu Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa (ECB), dan IMF, yang sering disebut “Troika”.

Dari utang ke retorika kedaulatan

Yunani adalah awal krisis Eropa tahun 2009. Utang Yunani saat itu mencapai 120% terhadap GDP, dan defisit fiskalnya mencapai 13% terhadap GDP. Takut utang tidak dibayar, pasar pun menarik dana-dana mereka keluar dari Yunani. Terjadilah krisis.

Karena Yunani adalah bagian dari zona Euro, Troika pun mem-bailout setelah Papandreu, Perdana Menteri Yunani pada saat itu, setuju untuk melakukan penghematan fiskal, restrukturisasi utang, dan reformasi struktural yang menjadi syarat pengucuran bailout. Masalahnya, menghemat fiskal ketika ekonomi sedang krisis, selain berat bagi rakyat, juga tidak populer bagi politisi. Apalagi bila penghematan fiskal ini terkesan “dipaksakan” oleh institusi asing.

Tapi itulah kenyataannya. Setiap ekonomi harus membayar mahal kesalahan yang dibuatnya, sama seperti Indonesia yang harus menandatangani Letter of Intent IMF dulu. Dimana pun, tak ada kreditur mau meminjamkan uang tanpa syarat—apalagi bila debiturnya terbukti salah urus ekonomi. Karena kreditur bukanlah mesiah. Ketika pintu lain tertutup, mereka mau “menolong” jika yakin uangnya kembali.

Yunani bukanlah satu-satunya negara di Eropa yang terjerembab krisis. Tapi, Yunani paling lambat pulih dibandingkan dengan Italia, Irlandia, Portugal dan Spanyol. Penyebabnya adalah sikap setengah hati pemerintah (politisi) Yunani dalam melakukan agenda reformasi.

Setelah diberi utang, oleh Yunani, kemudian sering direnegosiasikan atau bahkan direferendumkan. Padahal, menunda reformasi tidak baik untuk mempercepat deleveraging dan pemulihan ekonomi. Akibatnya, meski perbaikan ekonomi terjadi, resesi masih menyelimuti Yunani setelah 5 tahun bailout. Kesabaran masyarakat pun menipis.

Pada saat ekonomi sedang sulit itulah, Tsipras mengusung agenda anti-penghematan fiskal dalam pemilu. Ia menyorongkan pemotongan pajak, rekrutmen PNS, dan kenaikan pensiun. Tentu saja agenda ini sangat populer—meski too good to be true. Bagi rakyat Yunani, Tsipras menjanjikan air setelah kemarau panjang.

Selain itu, sikap anti-penghematan fiskal yang diambil Tsipras pun ditangkap orang Yunani sebagai simbol perlawanan Yunani dari cengkeraman Troika. Yunani berdaulat, begitulah kira-kira retorikanya. Sangat heroik. Tsipras pun terpilih sebagai perdana menteri. Ia menjadi pemimpin Eropa pertama yang anti-penghematan fiskal.

Krisis dan delegitimasi politik

Namun seperti biasa, janji adalah satu hal, sedangkan merealisasikannya adalah persoalan lain. Tsipras yang dulunya adalah seorang outsider, kini menjadi insider di pemerintahan. Bujet pemerintah yang dulunya hanyalah sebuah hitung-hitungan di atas kertas, kini berubah menjadi persoalan nyata tentang ada tidaknya uang tunai di kocek pemerintah untuk membayar gaji PNS, pensiunan, tagihan rumah sakit, hingga utang jatuh tempo.

Demi memenuhi janji kampanye, Tsipras bersikeras tidak mau melakukan penghematan fiskal. Dan setelah Yunani gagal melunasi utang IMF sebesar €1,5 miliar karena tidak mendapatkan bailout lanjutan dari Troika, dengan cerdik diadakanlah referendum. Rakyat Yunani diminta memilih, apakah mau mengikuti syarat utang Troika atau tidak. Tentu saja, rakyat yang sederhana pemikirannya memilih “tidak”. Karena bagi mereka, kata “tidak” berarti kedaulatan; bahwa Yunani mau menentukan nasibnya sendiri, bukan didikte oleh Troika.

Hasil referendum ini pun memperkokoh legitimasi pilihan ekonomi Tsipras. Perbedaannya, bila dulu sikap anti-penghematan fiskal adalah pilihan Tsipras seorang, pasca referendum kini menjadi pilihan rakyat. Secara implisit berarti, rakyat Yunani bertanggung jawab juga atas konsekuensinya—bukan hanya Tsipras.

Masalahnya adalah, ekonomi terlalu rumit bagi rakyat biasa. Rakyat Yunani barangkali tidak tahu bahwa setelah ini, akan sulit bagi pemerintah Yunani mencari utang. Imbal surat utang pemerintah Yunani kini 18 persen—jauh di atas sebelum Tsipras berkuasa. Setelah gagal bayar utang IMF, Yunani barangkali juga akan gagal bayar utang ECB sebesar €3,5 miliar yang jatuh tempo 20 Juli ini. Ini krisis tahap pertama.

Pada tahap kedua, keengganan Yunani melakukan pengetatan fiskal memperbesar kemungkinan Yunani akan keluar atau dikeluarkan dari zona mata uang Euro. Bila ini terjadi, Yunani akan memiliki mata uang sendiri yang nilainya rendah (siapa yang mau memegang mata uang negara yang sakit?). Orang-orang pun akan berburu Euro.

Mereka akan mendatangi bank, menarik uang mereka (bank run). Investor juga akan menjual obligasi dan saham mereka selagi bisa. Masyarakat memborong kebutuhan pokok, inflasi akan naik. Untuk mencegah bank run, pemerintah Yunani menutup bank dan membatasi penarikan ATM maksimal €60 saja per hari. Pasar modal juga ditutup.

Tahap ketiga, begitu bank dibuka, barangkali akan terjadi bank run. National Bank of Greece, Bank Piraeus, Bank Ergasias, dan Bank Alpha diperkirakan akan kesulitan likuiditas dan memunculkan dampak sistemik (Economist, 6 Juli). Yunani kembali ke ground zero, seperti ketika dihantam krisis 2009 lalu—bahkan lebih buruk karena tak ada lagi Euro. Ketika itu terjadi, popularitas Tsipras akan tergerus dan ia akan menghadapi kemarahan rakyat yang pertama kali. Bila sudah demikian, Zeus sekalipun tidak bisa menolong Yunani.

Skenario di atas barangkali terlalu pesimis. Namun, bisa jadi terjadi. Sepenggal hikayat Yunani tersebut membawa pelajaran berharga bagi Indonesia: jangan main-main dengan utang dan jangan pernah membuka pintu akan terjadinya krisis lagi. Kita belum tentu bisa lolos dan sabar menghadapinya seperti pemulihan panjang pasca krisis 1997. Dalam keputusasaan ekonomi, orang bisa marah, dan mesiah palsu—bahkan diktator pun—bisa dilahirkan. Bila sudah begitu, kita sesungguhnya memutar jarum jam kembali. Kita kalah.