Mengatasi Ketimpangan Pendapatan

(Dimuat di majalah Tempo, Edisi 13-19 Juli 2014)

Salah satu agenda penting yang tidak bisa tidak harus dijalankan oleh Presiden mendatang adalah mengatasi ketimpangan pendapatan. Seperti banyak diberitakan, indeks Gini (salah satu indikator ketimpangan pendapatan) meningkat dari 0,32 pada tahun 2004 menjadi 0,41 pada tahun 2013.Secara lebih spesifik data BPS menunjukkan bahwa 40 persen penduduk berpendapatan terendah hanya menerima 16,9 persen dari total pendapatan nasional pada tahun 2013—turun dari 20,8 persen pada tahun 2004. Sebaliknya, 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi menerima kue pendapatan nasional yang semakin besar, dari 42,1 persen pada tahun 2004 menjadi 49 persen pada tahun 2013.

Meskipun demikian, memburuknya indeks Gini tidak berarti bahwa yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin karena baik yang kaya maupun yang miskin semuanya tumbuh—namun dengan laju yang berbeda. Dari tahun 2004 sampai dengan 2012 misalnya, 20 persen penduduk terkaya mengalami peningkatan pendapatan riil rata-rata sebesar 3,4 persen per tahun.Sementara itu, 20 persen penduduk termiskin hanya mengalami peningkatan pendapatan sebesar 1,3 persen per tahun. Angka ini semakin timpang bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan pendapatan penduduk 1 persen terkaya yang mencapai 6 persen per tahun. Alhasil, jarak kesejahteraan antara dua kelas ini semakin melebar.

Lantas apa solusinya agar ketimpangan pendapatan ini menurun? Secara ringkas, ada dua solusi. Pertama, koreksi sistem pajak/subsidi yang ada. Kedua, realokasikan belanja negara pada sektor-sektor atau kegiatan yang memampukan si miskin.

BPS mencatat jumlah tenaga kerja di Indonesia tahun 2012 sebanyak 110 juta orang dimana 76 persen di antaranya bekerja di sektor informal. Dari 110 juta pekerja ini, yang punya penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada tahun 2012 ada 60 juta orang. Dari jumlah ini, yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang, dan dari jumlah ini yang membayar pajak atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya (PPh) hanya 8,8 juta orang.

Untuk badan usaha, nasibnya kurang lebih sama. Dari yang terdaftar sebanyak 5 juta, badan usaha yang mendaftar sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta, dan membayar pajak atau melapor SPT PPh hanya 520 ribu badan usaha (Manurung, 2013). Kesimpulannya: masih banyak orang maupun badan usaha yang belum membayar pajak.

Dengan PTKP sebesar Rp24,3 juta setahun, seorang karyawan yang bekerja di sektor formal dengan penghasilan Rp2,1 juta per bulan (atau Rp70 ribu per hari) akan terkena pajak 5 persen. Pertanyaannya adalah, apakah wirausahawan yang memiliki usaha di sektor informal dengan penghasilan bersih di atas Rp70 ribu per hari sudah ditarik pajaknya? Prinsip keadilan pajak mengatakan bahwa orang dengan kemampuan ekonomi sama (berbeda) mestinya pajaknya sama (berbeda) dan pajak semestinya didistribusikan di antara pembayar pajak berdasarkan memampuan membayarnya.

Berpegang pada prinsip ini, wirausahawan di sektor informal yang berpenghasilan bersih Rp70.000 per hari mestinya membayar pajak sama besar seperti mereka yang bekerja di sektor formal dengan penghasilan yang sama. Sayangnya, diskursus yang ada di masyarakat acapkali membela atau melindungi sektor informal secara tidak proporsional. Sektor informal memang berjasa dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Namun harus diakui bahwa sektor ini juga berkontribusi dalam penghindaran pajak. Kita seringkali underestimate profitabilitas sektor informal. Padahal, banyak di antaranya memiliki omzet Rp2-10 juta per hari dan menangguk untung di atas Rp70 ribu per hari, namun si empunya usaha tidak membayar pajak penghasilan sepeser pun.

Mengagendakan reformasi pajak di sektor informal memang tidak populer. Padahal, menarik pajak dari mereka yang mampu–apakah di sektor formal maupun informal—merupakan keniscayaan dari suatu negara yang ingin menciptakan keadilan sosial. Apa yang sudah diinisiasi oleh Ditjen Pajak dengan menarik pajak penghasilan untuk UKM sudah tepat, dan perlu diintensifkan bahkan diperluas oleh pemerintahan berikutnya. Terkait dengan ini, Indonesia dapat melihat reformasi pajak yang dilakukan di Brazil dan Meksiko.

Selain itu, reformasi pajak juga harus menyentuh badan usaha atau mereka yang bekerja di sektor formal dan yang sudah membayar pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan jumlah pajak yang dibayarkan tepat; dan proses klarifikasi, pembetulan, pemeriksaan hingga pada pengadilan berjalan dengan baik. Kerjasama Ditjen Pajak dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Korlantas POLRI, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Ditjen Imigrasi juga perlu ditingkatkan.

Beralih pada soal belanja negara, mempertahankan subsidi BBMdan pupuk seperti sekarang adalah keliru. Karena, semakin kaya seseorang, semakin banyak jumlah BBM yang dikonsumsi. Begitu juga dengan pupuk: semakin kaya seorang petani, semakin banyak pupuk yang dia gunakan karena berbanding lurus dengan luas lahan yang dimiliki. Artinya, subsidi-subsidi semacam ini lebih menguntungkan si kaya. Apa yang dilakukan oleh Menteri ESDM baru-baru ini dengan menaikkan tarif tenaga listrik sudah tepat. Namun, diskriminasi di antara perusahaan publik dan privat pada golongan industri I-3 semestinya dihapuskan.

Untuk mengamankan fiskal, menjaga ekspektasi pasar terhadap Rupiah, dan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diwacanakan, imperatif bagi siapapun Presiden Indonesia mendatang untuk segera menaikkan harga BBM, kalau perlu pada tahun ini juga. Saat ini subsidi BBM dalam APBN-P 2014 mencapai Rp350 triliun atau 19 persen dari belanja negara—lebih besar daripada belanja infrastruktur. Sedihnya, untuk menyediakan dana bagi subsidi BBM ini, belanja infrastruktur terpaksa dipangkas dalam APBN-P. Jadi tidak hanya aspek keadilan ekonomi yang memburuk, efisiensi ekonomi juga tergerus.

Menaikkan harga BBM sesungguhnya bukanlah bunuh diri secara politik. Mengapa? Karena bila harga semua jenis BBM dinaikkan Rp2.000 per liter, dalam setahun pemerintah dapat menghemat anggaran subsidi BBM sekitar Rp100 triliun. Dengan uang ini pemerintah yang dapat mendanai program atau kegiatan pro-poor seperti meningkatkan elektrifikasi, membangun atau menyediakan jalan, jembatan, irigasi, dermaga laut/sungai, pelabuhan pendaratan ikan, sanitasi, air bersih, transportasi publik, pasar, pendidikan, kesehatan, kredit, berikut pendampingan dan penyuluhan—secara lebih targeted—baik kepada individu, rumah tangga, komunitas, maupun wilayah yang membutuhkan.

Seperti dilihat, alokasi-alokasi di atas sama-sama memiliki nilai populis seperti subsidi BBM. Hanya saja sekarang alokasinya lebih menyasar pada kelompok miskin. Menariknya, alokasi-alokasi ini juga pro-growth, karena semuanya dapat meningkatkan kapasitas produktif dan mendorong produktivitas—setidaknya dalam jangka panjang. Jadi, semakin cepat pemerintahan yang akan datang menaikkan harga BBM, semakin panjang waktu yang tersedia bagi mereka untuk dapat mengimplementasikan program, dan kemudian mengklaim hasilnya. Jika demikian, apa lagi yang ditunggu?