Drama BBM

(Dimuat di Majalah Tempo, Edisi 24-30 November)

Kurang dari 30 hari masa kepemimpinannya yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 2014, Jokowi telah menunjukkan nyalinya. Setelah mempromosikan Indonesia sebagai tempat investasi dalam APEC CEO Summit melalui pidato bahasa Inggris tanpa teks—yang oleh sebagian orang dibenturkan dengan filsafat Trisakti, kini ia sendiri yang mengumumkan peningkatan harga BBM bersubsidi pada Senin malam lalu.

Langkah yang diambil Jokowi ini patut dipuji. Selain menunjukkan kepemimpinan dan tanggung jawabnya sebagai kepala pemerintahan, langkah cepat yang diambilnya juga menunjukkan bahwa ia rasional dan efektif. Sekian lama energi kita habis hanya untuk berdiskusi, berwacana, dan berdebat dari mulai uji coba RFID, stikerisasi, pembatasan, atau konversi ke BBG. Tidak ada satu pun yang jelas juntrungannya.

Jokowi paham, dalam dunia kang-auw ekonomi, yang berlaku adalah insentif. Dan insentif yang paling kasat mata bagi konsumen adalah harga—bukan himbauan atau pujian seperti “BBM bersubsidi adalah untuk rakyat” atau “terima kasih Anda telah membeli Pertamax” atau “kendaraan ini tidak menggunakan BBM bersubsidi”.

Teori ekonomi dengan gamblang mengatakan bahwa pembatasan atau diskriminasi harga, apapun bentuknya akan gagal, bila pasar masing-masing tidak dapat dipisahkan. Bila dipaksakan, maka akan terjadi penjualan kembali (resale) atau penyelundupan dan pemerintah akan kesulitan dalam memonitor maupun menindak pelanggaran. Karena itu dalam kenaikan ini tidak ada pengecualian bagi nelayan atau angkutan umum atau masyarakat (kecuali industri untuk solar).

Cara yang diambil Jokowi dengan “secara tiba-tiba” menaikkan harga BBM yang berlaku kurang dari 3 jam setelah pengumuman juga patut diapresiasi. Kata “tiba-tiba” tidak sepenuhnya benar, karena sebenarnya kebijakan peningkatan harga ini sudah diperkirakan, hanya soal kapan dan berapa kenaikannya yang belum pasti.

Dengan cara penyesuaian seperti ini Jokowi sebenarnya berusaha meminimalkan dampak inflasioner yang disebabkan karena meningkatnya ekspektasi inflasi yang terjadi sebelum harga BBM betul-betul dinaikkan (mengikuti teori rational expectation Milton Friedman?). Dengan cara ini pula, ia sebenarnya berusaha meminimalisir politisasi kebijakan penyesuaian harga BBM.

Namun drama BBM bersubsidi ini sejatinya belum berakhir. Masih ada sejumlah hal yang harus dibenahi. Pertama, ke depan pemerintahan Jokowi harus memikirkan pola penyesuaian harga BBM bersubsidi yang lebih baik. Idealnya, subsidi semestinya bukan diberikan pada barang, namun pada orang—berdasarkan status kesejahteraannya. Sebagai konsekuensinya, tidak ada lagi premium, solar, atau BBM bersubsidi lainnya. Namun “mereka yang berhak”, bisa menebus BBM dengan harga yang lebih rendah sampai dengan kuantitas tertentu per bulan.

Masalahnya adalah, memutuskan garis pembeda tentang siapa yang berhak dan tidak ini pasti akan ribut. Kalau sudah soal uang, sebagian orang tidak sungkan mengaku sebagai kaum tak mampu. Selain itu kondisi kesejahteraan seseorang bisa berubah sewaktu-waktu. Situasi ini bisa menyebabkan adanya friksi di masyarakat, dan memicu kegaduhan politik. Jadi, lupakan opsi ini, setidaknya dalam 5 tahun ini.

Yang bisa dilakukan adalah, menetapkan besaran subsidi BBM jenis tertentu per liter, misal Rp500-800 per liter. Atau, menetapkan besaran persentase subsidi BBM per liter, misal 5 persen dari harga non-subsidi. Kedua cara ini lebih baik, karena selain membuat beban fiskal menjadi lebih dapat diprediksi, juga dapat membuat harga BBM bersubsidi bergerak lebih fleksibel sedikit demi sedikit—bukan melonjak tajam yang sudah-sudah. Sebagai konsekuensinya, tidak perlu lagi ada kompensasi, pembentukan harga BBM bersubsidi menjadi lebih transparan, dan penurunan lebih lanjut dari harga minyak dunia dapat diakomodasi.

Dengan harga minyak dunia US$83 per barel dan kurs Rp12.300 per dollar misalnya, harga keekonomian per liter untuk premium sekitar Rp8.700 dan solar Rp9.400. Artinya, dengan harga pasca kenaikan, subsidi untuk premium sekitar Rp200 per liter atau 2,3 persen dan solar Rp1.900 per liter atau 20,2 persen.

Jika harga minyak dunia menurun lebih jauh, maka subsidi premium bisa nol, bahkan negatif (tapi tidak negatif untuk tahun 2014 ini karena penurunan harga minyak dunia baru terjadi 3 bulan terakhir). Secara ekonomi, tak ada masalah dengan ini karena konsumsi BBM sesungguhnya menciptakan eksternalitas negatif seperti polusi, kemacetan, kerusakan jalan, atau pengurasan sumberdaya yang tidak dapat diperbarui, dan karenanya perlu dipajaki—bukan justru disubsidi. Namun secara politis, praktik ini barangkali masih sulit diterima.

Kedua, pemerintahan Jokowi harus mengoreksi juga harga minyak tanah dan LPG 3 kilogram. Saat ini harga keekonomian minyak tanah sekitar Rp8.800 sehingga dengan harga eceran Rp2.500 per liter, subsidi minyak tanah mencapai Rp6.300 per liter atau 71,6 persen dari harga penyediaannya. Bila konsumsi minyak tanah yang disubsidi tahun depan 0,85 juta kiloliter, ini berarti pemerintah harus merogoh setidaknya Rp5,3 triliun untuk subsidi minyak tanah saja.

Bila subsidi ini dapat diturunkan menjadi Rp2 triliun saja maka sisanya bisa dipakai untuk menurunkan defisit APBN (utang) atau untuk kegiatan produktif. Uang sebesar Rp3,3 triliun bisa digunakan untuk merehabilitasi 40.000 lebih ruang SD dan SMP, atau membangun 33 pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang energinya renewable, atau membangun 2.000 km jalan di kawasan Pegunungan Tengah Papua, atau membangun interkoneksi listrik bawah laut Jawa-Sumatera yang sejauh ini dibiayai dengan utang luar negeri.

Sedangkan untuk LPG, meskipun harga keekonomiannya hampir sama dengan minyak tanah, namun karena dijual dengan harga Rp4.250 per kilogram, maka subsidi per unitnya lebih kecil daripada minyak tanah. Oleh karena itu program konversi dari minyak tanah ke LPG perlu diteruskan, dan secara simultan, pemerintah menaikkan harga LPG 3 kilogram secara bertahap di tahun-tahun mendatang dengan kenaikan sekitar Rp500 per kilogram atau Rp1.500 per tabung misalnya. Penyesuaian harga ini penting untuk mengimbangi penyesuaian harga LPG 12 kilogram non-subsidi sekaligus mengurangi subsidi secara bertahap.

Bila gap antara harga keekonomian dan harga bersubsidi sudah berkurang, rule mengenai harga LPG bersubsidi dapat ditentukan apakah Rp per unit, atau persentase, sama seperti halnya premium dan solar. Momentum turunnya harga minyak dunia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menciptakan rule atau formula penentuan harga BBM bersubsidi yang lebih baik—bukan justru dijadikan alasan untuk menurunkan harga BBM bersubsidi, atau malah menunda melakukan reformasi subsidi energi.

Denni P. Purbasari

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM