BI Rate Jangan Turun Dulu

Dipublikasikan di Media Indonesia, 29 September 2015.

A policy maker continues to face incomplete information. When the time for decision comes, he almost always to take a leap of faith. He will have to trust his good sense. Crisis provides a litmus test for separating the good from the bad decision makers. (Boediono, dalam Seminar Ulang Tahun LPS, 22 September 2015)

Pelaku sektor keuangan cemas. Kecemasan ini tampak dari data transaksi valas di pasar spot maupun forward. Sejak 1 September hingga Jumat lalu (25/9), Rupiah di pasar spot terus melemah dari Rp14.075 ke Rp14.693 per dolar Amerika atau turun 4,39 persen. Sedangkan di pasar forward, Rupiah sudah turun Rp760 per dolar Amerika atau terdepresiasi sebesar 5,3 persen. Pasar memperkirakan Rupiah akan mencapai Rp14.930 hingga Rp14.945 dalam satu bulan ke depan, dan menembus Rp15.350 sebelum akhir tahun seperti tampak dalam kontrak forward valas 3 bulan mendatang.

 Galaksi Amerika (dan Tiongkok)

Sudah jamak diketahui bahwa melemahnya Rupiah saat ini adalah karena ketidakpastian yang berasal dari dua penguasa ekonomi di galaksi ini, yaitu Amerika dan Tiongkok. Amerika dengan total GDP sebesar 18 triliun dolar pada saat ini adalah ekonomi terbesar di dunia, disusul Tiongkok dengan GDP sebesar 11 triliun dolar. Indonesia sendiri ada di peringkat 16, dengan GDP kurang dari 1 triliun dolar.

Dari Amerika, orang bertanya-tanya kapan dan seberapa cepat Federal Reserve akan menaikkan suku bunga—setelah sejak 2008 suku bunga dibuat nol persen; sedangkan dari Tiongkok, orang cemas tentang seberapa buruk sebenarnya ekonomi negeri Tirai Bambu ini melambat. Bila ekonomi Tiongkok melemah tajam sebelum pertumbuhan Amerika solid, bisa jadi ekonomi global tertarik ke bawah alias turut melemah.

Akibat dari ketidakpastian kebijakan Federal Reserve yang disusul dengan melemahnya Tiongkok, semua mata uang melemah terhadap dolar Amerika (http://www.economist.com/indicators). Meskipun demikian, ada yang terdepresiasi tajam, ada yang tidak. Ringgit Malaysia dan Rupiah misalnya, terdepresiasi masing-masing sebesar 35,8 persen dan 23 persen selama setahun terakhir; sedangkan Peso Filipina, hanya terdepresiasi sebesar 4,5 persen.

 Bukan (Belum) Krisis

Meski Rupiah terdepresiasi cukup dalam, namun ini bukan krisis. Sebagai perbandingan, pada saat terjadi krisis keuangan global tahun 2008, Rupiah terdepresiasi terhadap dolar sebesar 30 persen dalam waktu dua setengah bulan sejak 1 September 2008. Sebaliknya, Rupiah “baru” terdepresiasi sebesar 10,4 persen selama dua setengah bulan terakhir, atau sebesar 8,9 persen pada dua setengah bulan mendatang—menurut kontrak di pasar forward Jumat lalu.

Meskipun data menunjukkan bahwa saat ini tidak terjadi krisis, atau pasar saat ini tidak memperkirakan krisis akan terjadi dalam waktu dekat, ini bukan alasan bagi pengambil kebijakan untuk lengah. Karena, salah satu karakter dari krisis keuangan yang sangat ditakuti semua pengambil kebijakan adalah kecepatan terjadinya. Untuk menarik miliaran dolar keluar dari suatu negara, orang cukup menekan keyboards atau mengangkat telepon saja.

Sudah begitu, penyebab krisis keuangan juga beraneka macam, bisa dari dalam negeri maupun luar negeri; bisa dari perbankan, perusahaan, rumah tangga, bahkan negara; dan bisa juga berawal di pasar modal, pasar obligasi, pasar valas, pasar uang Rupiah, atau pasar kredit.

Menyebut beberapa contoh, depresi besar tahun 1929 misalnya, diawali oleh runtuhnya keyakinan investor di pasar modal Amerika. Krisis Asia tahun 1997-1998 disebabkan karena utang swasta yang menyebabkan krisis perbankan. Krisis keuangan global tahun 2008 terjadi karena utang kredit perumahan (KPR) rumah tangga Amerika, dan terakhir, krisis utang Yunani terjadi karena menumpuknya utang pemerintah.

Pada tahun 1997-1998 dan 2008, Indonesia mengalami krisis keuangan. Bisa dikatakan, pemicu keduanya berasal dari luar negeri. Krisis tahun 1998 diawali dengan serangan terhadap Baht Thailand, sedangkan krisis tahun 2008 diawali dengan krisis KPR di Amerika. Meski sumbernya berasal dari luar negeri, toh dampaknya terasa juga hingga ke dalam negeri.

The Impossibility of Trinity

Meski penyebab krisis tahun 1997-1998 dan krisis tahun 2008 sama-sama berasal dari luar negeri dan berdampak ke dalam negeri, namun severity of impact dari keduanya ternyata berbeda. Data menunjukkan bahwa Indonesia sukses dalam menjinakkan krisis keuangan global pada tahun 2008, namun tidak berhasil pada tahun 1997-1998.

Yang menjadi alasan mengapa severity of crisis ini berbeda di antaranya adalah kondisi ekonomi dalam negeri dan respon kebijakan yang diambil Pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) ketika menghadapi tekanan di pasar keuangan. Respon kebijakan ini sangat menentukan apakah sebuah krisis keuangan dapat diredam, atau justru meluas, menjadi sebuah krisis ekonomi. Sebagai catatan, krisis keuangan biasanya ditandai dengan jatuhnya harga saham, harga obligasi, kurs, cadangan devisa, dan naiknya suku bunga pasar uang antar bank, sedangkan krisis ekonomi biasanya ditandai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) masal, anjloknya harga perumahan, turunnya produksi, dan naiknya angka kemiskinan.

Karena depresiasi Rupiah terjadi di pasar finansial, maka pengambil kebijakan yang paling dapat merespon ini dengan cepat dan langsung mengena di pasar finansial adalah Bank –Indonesia—bukan pemerintah atau lainnya. Undang-undang bahkan dengan tegas mengatakan bahwa tugas Bank Indonesia adalah menjaga nilai tukar Rupiah.

Dalam menjaga Rupiah ini Bank Indonesia (BI) terbelenggu oleh apa yang teori ekonomi katakan sebagai the impossibility of trinity, yaitu kemustahilan untuk mencapai kurs yang stabil, kebijakan moneter longgar, dan rezim devisa bebas sekaligus. Jadi, ketika Indonesia mengadopsi rezim devisa bebas, untuk membuat Rupiah “stabil” atau tidak terdepresiasi tajam seperti sekarang, maka mau tak mau kebijakan moneter BI haruslah ketat alias hawkish.

Kebijakan moneter ketat berarti suku bunga ditetapkan tinggi. Saat ini BI rate ada di tingkat 7,50 persen. Ketika Rupiah—misalnya—melemah lebih jauh lagi dan BI ingin “menstabilkan” Rupiah, maka bisa jadi, tingkat suku bunga akan dinaikkan menjadi 7,75 persen. BI bisa saja menstabilkan Rupiah lewat intervensi di pasar valas. Namun langkah ini berarti melego cadangan devisa—yang saat ini susah payah dikumpulkan dari ekspor dan aliran modal masuk. Dus, langkah ini bersifat terbatas, dan tidak mungkin dilakukan terus-menerus.

Benar bahwa “ongkos” dari kebijakan suku bunga tinggi ini adalah menurunnya pertumbuhan kredit, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat dan pengangguran meningkat. Namun ini memang pilihan yang tidak dapat dihindari (impossible trinity!).

Bila BI memilih menurunkan suku bunga untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, teori the impossibility of trinity mengatakan, jangan harap Rupiah akan “stabil”. Dengan kata lain, “ongkos” dari kebijakan moneter longgar yang pro-pertumbuhan atau dovish, adalah Rupiah yang terdepresiasi lebih lanjut.

 Menimbang “Untung-Rugi”

Jadi, mana yang dipilih, apakah mendapatkan “untung” berupa Rupiah yang stabil dengan “ongkos” pertumbuhan ekonomi melemah; atau sebaliknya, mendapatkan “untung” berupa pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan “ongkos” Rupiah terdepresiasi lebih lanjut?

Ekonom dilatih untuk menimbang “untung-rugi” berbagai alterantif kebijakan; dan nasihat ilmu ekonomi jelas: pilihlah kebijakan yang menghasilkan manfaat neto tertinggi. Atau, dengan kata lain, pilihlah kebijakan yang menghasilkan biaya neto terkecil.

Berbeda dengan hitung-hitungan di alam teori, dalam dunia nyata, baik untung maupun rugi (ongkos) ini sesungguhnya tidak ada yang tahu pasti. Semua hanyalah perkiraan. Di sinilah yang membedakan antara pengambil kebijakan yang bagus dan tidak, seperti kutipan Boediono di atas.

Jika BI menurunkan BI rate menjadi 7,25 persen misalnya, dengan situasi pasar seperti sekarang, sudah hampir pasti Rupiah akan terdepresiasi. Mengapa? Karena kebijakan ini mengatakan kepada pasar secara terang-terangan bahwa policy stance BI adalah dovish, yang artinya BI “merelakan” stabilitas Rupiah dan lebih memilih pertumbuhan ekonomi—seperti kata trinity.

Persoalannya adalah, dari sisi “ongkos”, kita tidak tahu akan seberapa dalam Rupiah terdepresiasi, dan akan seperti apa dampak lanjutannya. Sebaliknya, dari sisi “manfaat”, kita tidak tahu juga, apakah suku bunga yang turun sebesar 0,25 persen akan mampu menstimuli kredit atau investasi—dalam situasi ekonomi seperti sekarang ini. Kalaupun bisa, seberapa besar dan seberapa cepat investasi ini akan tumbuh?

Karena sektor keuangan sangat sensitif terhadap suku bunga, dan reaksinya jauh lebih cepat daripada pengusaha yang mau memperluas pabrik, atau rumah tangga yang mau membeli rumah atau mobil, akankah kita mengambil risiko dengan menurunkan suku bunga? Apakah membicarakan pertumbuhan ekonomi masih relevan ketika terjadi krisis di sektor keuangan?