Category Archives: Pangan

Beras: Antara Populisme dan Rasionalitas

Dimuat dalam Majalah Tempo Edisi 27 APRIL 2015

 

“A specific brand of culture—populism—has been particularly debilitating to economic progress.” Alan Greenspan, The Map and The Territory 2.0., hal. 214.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah tanggal 17 Maret 2015 akhirnya dikeluarkan. Pemerintah barangkali sudah sadar bahwa pelarangan impor beras bukannya membawa kebaikan bagi rakyat banyak, namun justru menyusahkan, dan tidak akan sustainable.

Ekonomi Kedelai 101

(Dimuat di Majalah Tempo, Edisi 7–13 Oktober 2013)

Economists often argue that trade policies in practice are dominated by special-interest politics rather than by consideration of national costs and benefits. If this argument is correct, it may be better to advocate free trade without exceptions even though on purely economic grounds, free trade may not always be the best conceivable policy.”

Paul Krugman, International Economics: Theory & Policy, 2012

Sekali lagi, pengrajin tahu-tempe mogok. Sama seperti Juli tahun lalu, gara-garanya harga kedelai naik. Bak kaset yang diputar ulang, tudingan kartel pun kembali terdengar; namun hampir tak ada suara ibu-ibu mengeluhkan naiknya harga tahu-tempe, atau mengecilnya ukuran kedua makanan ini. Menanggapi tuntutan pengrajin tahu-tempe dan petani kedelai sejak tahun lalu, Menteri Perdagangan akhirnya mengeluarkan satu paket peraturan tentang kedelai pada tanggal 28 Mei 2013 yang meliputi aturan lisensi impor, harga patokan bawah (untuk petani), dan harga patokan atas (untuk pengrajin). Niatannya baik: membuat petani terlindungi dari jatuhnya harga kedelai pada saat panen,sekaligus melindungi pengrajin tahu-tempe dari kenaikan harga kedelai. Aturan ini pun disambut oleh Kementerian Pertanian yang ingin mencapai target swasembada kedelai pada tahun 2014. Meskipun terdengar masuk akal, apakah kebijakan ini tepat?

Otak-atik Kebijakan Tata Niaga Kedelai

(Dimuat di Majalah Warta Ekonomi No. 18, 6-19 September 2012 )

Ribut-ribut tentang kedelai belum usai. Setelah badai kenaikan harga kedelai dan hilangnya tempe dan tahu di pasaran, kini fokus beralih pada isu kebijakan. Dari sekian lontaran pernyataan Menteri-menteri di media, yang paling sering terdengar adalah kebijakan harga pokok pembelian (HPP) kedelai dan tata niaga impor. Paket kebijakan tata niaga kedelai ini kalau dijalankan at best tidak akan efektif dan at worst salah sama sekali. Mengapa?  

Menyeimbangkan Kepentingan dalam Pangan

(Dimuat di Koran Tempo, Selasa 3 September 2013)

Kita semua setuju produksi pangan nasional dan kesejahteraan petani ditingkatkan. Kita pun setuju daya beli dan kesejahteraan masyarakat ditingkatkan. Namun, bagaimana menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen dalam pangan kita? Ilmu ekonomi mendefinisikan kesejahteraan sebagai total suplus, yang terbagi atas surplus konsumen dan surplus produsen. Distribusi keduanya ditentukan oleh harga: bila harga naik, produsen berpesta, konsumen menderita; sebaliknya, bila harga turun, konsumen gembira, produsen berurai airmata.

Quo Vadis Diversifikasi Pangan Kita

(Dimuat dalam Majalah Warta Ekonomi No. 21, 18-31 Oktober 2012)

Berbicara tentang ketahanan pangan, beberapa pejabat pemerintah termasuk para pengamat sering menyinggung pentingnya diversifikasi pangan sebagai salah satu solusi.Mereka mengklaim bahwa konsumsi beras kita saat ini terlalu tinggi, yaitu 139 kilogram per kapita per tahun. Bila angka ini dapat diturunkan menjadi 100 kilogram—dengan mengubah gaya hidup melalui substitusi sebagian beras kepada umbi-umbian atau protein—maka dengan jumlah penduduk 240 juta akan ada penghematan konsumsi beras sebesar 9,4 juta ton per tahun. Penghematan ini lebih besar daripada impor beras Indonesia tahun 2011 yang mencapai 2,75 juta ton, sehingga status Indonesiadapat berubah dari negara pengimpor beras menjadi swasembada beras. Meskipun menarik, argumen ini memiliki beberapa kelemahan.