Category Archives: Kemiskinan

Beras: Antara Populisme dan Rasionalitas

Dimuat dalam Majalah Tempo Edisi 27 APRIL 2015

 

“A specific brand of culture—populism—has been particularly debilitating to economic progress.” Alan Greenspan, The Map and The Territory 2.0., hal. 214.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah tanggal 17 Maret 2015 akhirnya dikeluarkan. Pemerintah barangkali sudah sadar bahwa pelarangan impor beras bukannya membawa kebaikan bagi rakyat banyak, namun justru menyusahkan, dan tidak akan sustainable.

Mengatasi Ketimpangan Pendapatan

(Dimuat di majalah Tempo, Edisi 13-19 Juli 2014)

Salah satu agenda penting yang tidak bisa tidak harus dijalankan oleh Presiden mendatang adalah mengatasi ketimpangan pendapatan. Seperti banyak diberitakan, indeks Gini (salah satu indikator ketimpangan pendapatan) meningkat dari 0,32 pada tahun 2004 menjadi 0,41 pada tahun 2013.Secara lebih spesifik data BPS menunjukkan bahwa 40 persen penduduk berpendapatan terendah hanya menerima 16,9 persen dari total pendapatan nasional pada tahun 2013—turun dari 20,8 persen pada tahun 2004. Sebaliknya, 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi menerima kue pendapatan nasional yang semakin besar, dari 42,1 persen pada tahun 2004 menjadi 49 persen pada tahun 2013.

BLSM, Kita, dan Mereka

(Dimuat di http://analisis.news.viva.co.id/news/read/429056-blsm–kita–dan-mereka)

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau seringkali disebut “balsem” sebagai bagian dari program kompensasi kenaikan harga BBM sudah mulai dikucurkan di beberapa daerah.Sebanyak 15,5 juta rumah tangga akan menerima Rp150.000 per bulan selama empat bulan, yang dikucurkan dalam dua tahap. Kritik menyebutkan kompensasi sebesar itu terlalu kecil.Argumennya, Rp150.000 per bulan ekuivalen dengan Rp5.000 per hari, yang hanya cukup untuk makan sekali seorang.Argumen ini meskipun masuk akal, sesungguhnya kurang tepat.