Category Archives: Ekonomi

Reformasi Struktural

(Dimuat di majalah Tempo, Edisi 2-8 Desember 2013)

Tanda-tanda memburuknya kesehatan ekonomi Indonesia nampak jelas tahun ini: inflasi meningkat, mendekati angka 8 persen; pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,7 persen; defisit neraca transaksi berjalan membengkak, menjadi -4 persen terhadap PDB; defisit fiskal hampir menyentuh 2,5 persen terhadap PDB; dan cadangan devisa yang sempat mencapai 112 miliar dolar di tahun lalu, turun menjadi 95 miliar dolar. Selain faktor internal, isu akan dihentikannya kebijakan dolar murah oleh the Fed membuat Rupiah melemah, hampir ke tingkat Rp12.000 per dolar. Bank Indonesia pun seketika menghadapi tugas serentak: menjinakkan inflasi, menstabilkan Rupiah, dan memastikan cadangan devisa dalam jumlah aman. Untuk itu suku bunga acuan BI pun dinaikkan, yang semula 6 persen pada Juni tahun ini menjadi 7,5 persen. Akibatnya dapat diduga: biaya kredit naik dan pertumbuhan melambat.

BLSM, Kita, dan Mereka

(Dimuat di http://analisis.news.viva.co.id/news/read/429056-blsm–kita–dan-mereka)

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau seringkali disebut “balsem” sebagai bagian dari program kompensasi kenaikan harga BBM sudah mulai dikucurkan di beberapa daerah.Sebanyak 15,5 juta rumah tangga akan menerima Rp150.000 per bulan selama empat bulan, yang dikucurkan dalam dua tahap. Kritik menyebutkan kompensasi sebesar itu terlalu kecil.Argumennya, Rp150.000 per bulan ekuivalen dengan Rp5.000 per hari, yang hanya cukup untuk makan sekali seorang.Argumen ini meskipun masuk akal, sesungguhnya kurang tepat.

Century dan Pleidoi untuk Profesi Ekonom

(Dimuat di Majalah Tempo, Edisi 26 November–2 Desember 2012)

Setelah lama tak terdengar, kasus Century mengemuka kembali. Kini peluru Century dibidik ke arah Boediono. Argumen yang digunakan untuk membidik Boediono—yang saat itu menjabat sebagai Gubernur BI—ada dua, yaitu pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan status Bank Century sebagai bank berdampak sistemik. Sejauh ini belum terdengar penegak hukum menyebutkan adanya aliran uang kepada Boediono dari pihak-pihak terkait, atau adanya kesepakatan jahat yang tertangkap melalui rekaman yang melibatkan Boediono—seperti kasus-kasus tindak pidana korupsi lainnya.

Nasib Rupiah di Tangan BBM

(Dimuat di harian Kompas, Kamis 13 Juni 2013)

Rupiah gonjang-ganjing. Pada dua pekan lalu Rupiah masih di bawah Rp9.800 per dollar. Hari ini (11/6) Rupiah sudah mencapai Rp9.860 (sumber: BI). Di pasar non-deliverable forward, Rupiah bahkan menyentuh angka psikologis Rp10.000. Sejalan dengan itu IHSG melorot 3,5 persen dalam perdagangan hari ini saja dari 4.777 menjadi 4.609. Secara kumulatif IHSG sudah melorot sebanyak 9,2 persen sejak tanggal 16 Mei ketika Rupiah belum menyentuh angka 9.800 per dollar. Di pasar obligasi tekanan jual juga terjadi. Imbal hasil atau yield obligasi Pemerintah tenor 10 tahun dan 20 tahun meningkat sekitar 35 basis poin dalam sehari dan harga obligasi Pemerintah jatuh. Penurunan ini disebabkan asing menarik dananya keluar dari Indonesia yang dipicu oleh ketidakpastian perihal kebijakan harga BBM—selain dari membaiknya rapor ekonomi Amerika Serikat.

Bermain Api dengan BBM

(Dimuat di harian Kompas, Sabtu 16 Februari 2013)

Meskipun opini publik telah bergulir cukup deras, Pemerintah tampaknya masih enggan menaikkan harga BBM bersubsidi. Keengganan ini boleh jadi karena trauma masa lalu ketika rencana yang sama gagal untuk digolkan di Sidang Paripurna DPR. Namun berbeda dengan tahun lalu dimana Pemerintah mengikatkan dirinya untuk tidak mengubah harga BBM dalam APBN 2012, pada APBN 2013 Pemerintah dapat menaikkan harga BBM kapanpun dan berapapun. Meski begitu Pemerintah tampaknya masih bergeming untuk menaikkan harga BBM.

Pemerintah (dan partai-partai koalisi) barangkali khawatir akan kehilangan votes karena mendekati Pemilu 2014. Pilihan ini memang rasional secara politis dalam jangka pendek. Namun dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama pilihan untuk membiarkan harga BBM seperti sekarang tampaknya sulit dipertahankan. Alasannya sederhana: menunda kenaikan harga BBM sangat mahal dan berisiko bagi perekonomian secara keseluruhan. Ibarat pepatah, Pemerintah saat ini sedang bermain api dengan BBM—yang berpotensi menghanguskan perekonomian.

Ekonomi Kedelai 101

(Dimuat di Majalah Tempo, Edisi 7–13 Oktober 2013)

Economists often argue that trade policies in practice are dominated by special-interest politics rather than by consideration of national costs and benefits. If this argument is correct, it may be better to advocate free trade without exceptions even though on purely economic grounds, free trade may not always be the best conceivable policy.”

Paul Krugman, International Economics: Theory & Policy, 2012

Sekali lagi, pengrajin tahu-tempe mogok. Sama seperti Juli tahun lalu, gara-garanya harga kedelai naik. Bak kaset yang diputar ulang, tudingan kartel pun kembali terdengar; namun hampir tak ada suara ibu-ibu mengeluhkan naiknya harga tahu-tempe, atau mengecilnya ukuran kedua makanan ini. Menanggapi tuntutan pengrajin tahu-tempe dan petani kedelai sejak tahun lalu, Menteri Perdagangan akhirnya mengeluarkan satu paket peraturan tentang kedelai pada tanggal 28 Mei 2013 yang meliputi aturan lisensi impor, harga patokan bawah (untuk petani), dan harga patokan atas (untuk pengrajin). Niatannya baik: membuat petani terlindungi dari jatuhnya harga kedelai pada saat panen,sekaligus melindungi pengrajin tahu-tempe dari kenaikan harga kedelai. Aturan ini pun disambut oleh Kementerian Pertanian yang ingin mencapai target swasembada kedelai pada tahun 2014. Meskipun terdengar masuk akal, apakah kebijakan ini tepat?

Otak-atik Kebijakan Tata Niaga Kedelai

(Dimuat di Majalah Warta Ekonomi No. 18, 6-19 September 2012 )

Ribut-ribut tentang kedelai belum usai. Setelah badai kenaikan harga kedelai dan hilangnya tempe dan tahu di pasaran, kini fokus beralih pada isu kebijakan. Dari sekian lontaran pernyataan Menteri-menteri di media, yang paling sering terdengar adalah kebijakan harga pokok pembelian (HPP) kedelai dan tata niaga impor. Paket kebijakan tata niaga kedelai ini kalau dijalankan at best tidak akan efektif dan at worst salah sama sekali. Mengapa?  

Menyeimbangkan Kepentingan dalam Pangan

(Dimuat di Koran Tempo, Selasa 3 September 2013)

Kita semua setuju produksi pangan nasional dan kesejahteraan petani ditingkatkan. Kita pun setuju daya beli dan kesejahteraan masyarakat ditingkatkan. Namun, bagaimana menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen dalam pangan kita? Ilmu ekonomi mendefinisikan kesejahteraan sebagai total suplus, yang terbagi atas surplus konsumen dan surplus produsen. Distribusi keduanya ditentukan oleh harga: bila harga naik, produsen berpesta, konsumen menderita; sebaliknya, bila harga turun, konsumen gembira, produsen berurai airmata.

Merkantilisme 2010-2013

(Dimuat di Majalah Tempo, Edisi 22-28 Juli 2013)

Meroketnya harga sembako membuat masyarakat marah. Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian pun ditegur oleh Presiden. Momentum berharga ini harus digunakan untuk melihat kembali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjadi pelajaran berharga dalam sejarah ekonomi Indonesia yang tak boleh terulang kembali di masa depan.

Quo Vadis Diversifikasi Pangan Kita

(Dimuat dalam Majalah Warta Ekonomi No. 21, 18-31 Oktober 2012)

Berbicara tentang ketahanan pangan, beberapa pejabat pemerintah termasuk para pengamat sering menyinggung pentingnya diversifikasi pangan sebagai salah satu solusi.Mereka mengklaim bahwa konsumsi beras kita saat ini terlalu tinggi, yaitu 139 kilogram per kapita per tahun. Bila angka ini dapat diturunkan menjadi 100 kilogram—dengan mengubah gaya hidup melalui substitusi sebagian beras kepada umbi-umbian atau protein—maka dengan jumlah penduduk 240 juta akan ada penghematan konsumsi beras sebesar 9,4 juta ton per tahun. Penghematan ini lebih besar daripada impor beras Indonesia tahun 2011 yang mencapai 2,75 juta ton, sehingga status Indonesiadapat berubah dari negara pengimpor beras menjadi swasembada beras. Meskipun menarik, argumen ini memiliki beberapa kelemahan.