Category Archives: Ekonomi

BI Rate Jangan Turun Dulu

Dipublikasikan di Media Indonesia, 29 September 2015.

A policy maker continues to face incomplete information. When the time for decision comes, he almost always to take a leap of faith. He will have to trust his good sense. Crisis provides a litmus test for separating the good from the bad decision makers. (Boediono, dalam Seminar Ulang Tahun LPS, 22 September 2015)

Pelaku sektor keuangan cemas. Kecemasan ini tampak dari data transaksi valas di pasar spot maupun forward. Sejak 1 September hingga Jumat lalu (25/9), Rupiah di pasar spot terus melemah dari Rp14.075 ke Rp14.693 per dolar Amerika atau turun 4,39 persen. Sedangkan di pasar forward, Rupiah sudah turun Rp760 per dolar Amerika atau terdepresiasi sebesar 5,3 persen. Pasar memperkirakan Rupiah akan mencapai Rp14.930 hingga Rp14.945 dalam satu bulan ke depan, dan menembus Rp15.350 sebelum akhir tahun seperti tampak dalam kontrak forward valas 3 bulan mendatang.

Pelajaran dari Yunani

Dipublikasikan di Kompas, Edisi 10 Juli 2015

“Politicians have become masters in the dark arts of expectation management.” (Economist, 17 Januari 2015)

Ketakutan pasar awal tahun lalu terbukti. Pada saat Alexis Tsipras (40 tahun) dari partai sayap kiri Syriza diperkirakan akan memenangkan pemilu Yunani 25 Januari 2015 lalu, harga obligasi pemerintah Yunani pun anjlok. Pasar sudah membayangkan masa depan ekonomi Yunani bakal tidak jelas. Alasannya: selama masa kampanye, Tsipras menyerukan agenda anti-penghematan fiskal yang populis dan berlawanan dengan nasihat para krediturnya, yaitu Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa (ECB), dan IMF, yang sering disebut “Troika”.

Berbagi Tugas Mengawal Ekonomi

Dipublikasikan di Majalah Tempo, Edisi 9 Juli 2015

Tahun 2015 ini pastilah menjadi tahun yang paling memusingkan kepala bagi para ekonom Indonesia setelah tahun 2008 lalu: pertumbuhan ekonomi melemah, inflasi naik, Rupiah tertekan. Perlu solusi komprehensif dan terukur, yang tidak hanya melibatkan domain ekonomi. Situasi ini menegaskan perlunya leadership dan kompetensi dalam kebijakan ekonomi Indonesia.

Meski Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat (AS), belum juga menaikkan target suku bunga acuannya—yang sejak 2008 masih bertengger antara 0 hingga 0,25 persen, namun ini tidak berarti gonjang-ganjing di sektor keuangan berhenti. Yunani, Puerto Rico, dan pasar saham Shanghai satu per satu membawa berita buruk terhadap pelaku pasar—yang bila digabungkan dengan kinerja ekonomi AS yang lumayan pada Juni lalu—bisa membuat dollar menguat.

Bila pemulihan ekonomi AS berlanjut, Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan suku bunga satu hingga dua kali dalam tahun ini, pada September dan Desember. Mengantisipasi itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS mulai naik, modal pun keluar dari negara-negara lain dan masuk ke AS. Akibatnya, dollar menguat, dan mata uang lain termasuk Rupiah, melemah.

Melawan Malaise

Dipublikasikan di Kompas, 11 Mei 2015 

Ekonomi Indonesia memasuki periode malaise. Pelaku ekonomi merasa tidak nyaman. Pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun ini (year on year) hanya 4,71 persen turun dari 5,14 persen, pengangguran naik dari 5,70 persen (Februari 2014) menjadi 5,81 persen (Februari 2015), pelaku bisnis dan konsumen merasa pesimis. Bila tidak segera ditanggapi, pelemahan ini bisa jadi berlanjut di kuartal-kuartal selanjutnya.

Memang betul bahwa perlambatan ekonomi Indonesia disebabkan salah satunya oleh perlambatan ekonomi global. Ekonomi Tiongkok melemah dan belum ada negara lain yang bisa menggantikan turunnya permintaan Tiongkok ini. Akibatnya, dunia menghadapi kelebihan penawaran di semua pasar, baik komoditas, barang manufaktur, tenaga kerja, maupun dana.

Turunnya permintaan ini menyebabkan persediaan (inventory) menumpuk, harga-harga menurun. S&P GSCI yang mengukur harga komoditi global misalnya, menurun 34 persen dalam 12 bulan terakhir—kembali ke tingkat tahun 2009. Kombinasi deflasi-resesi di tingkat global ini paling ditakuti, karena Jepang pernah mengalaminya selama 20 tahun (dikenal sebagai the lost two decades) sejak 1991. Bila deflasi-resesi global ini terjadi, maka Indonesia bisa terseret dalam periode malaise yang panjang.

Beras: Antara Populisme dan Rasionalitas

Dimuat dalam Majalah Tempo Edisi 27 APRIL 2015

 

“A specific brand of culture—populism—has been particularly debilitating to economic progress.” Alan Greenspan, The Map and The Territory 2.0., hal. 214.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah tanggal 17 Maret 2015 akhirnya dikeluarkan. Pemerintah barangkali sudah sadar bahwa pelarangan impor beras bukannya membawa kebaikan bagi rakyat banyak, namun justru menyusahkan, dan tidak akan sustainable.

Quo Vadis Suku Bunga Acuan Bank Indonesia

(Dimuat di harian Kompas, Senin 16 Februari 2015)

Pada tanggal 2 Februari 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pada bulan Januari 2015 terjadi deflasi sebesar -0,24 persen. Selang beberapa hari kemudian BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV-2014, yaitu sebesar 5,01 persen. Bila dihitung secara tahunan, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 hanya sebesar 5,02 persen—paling rendah sejak tahun 2010. Melihat gabungan antara deflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, sebagian ekonom kemudian mengatakan bahwa sudah saatnya suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate diturunkan. Namun rekomendasi ini terlalu dini, atau bahkan bisa jadi keliru sama sekali.

Drama BBM

(Dimuat di Majalah Tempo, Edisi 24-30 November)

Kurang dari 30 hari masa kepemimpinannya yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 2014, Jokowi telah menunjukkan nyalinya. Setelah mempromosikan Indonesia sebagai tempat investasi dalam APEC CEO Summit melalui pidato bahasa Inggris tanpa teks—yang oleh sebagian orang dibenturkan dengan filsafat Trisakti, kini ia sendiri yang mengumumkan peningkatan harga BBM bersubsidi pada Senin malam lalu.

Langkah yang diambil Jokowi ini patut dipuji. Selain menunjukkan kepemimpinan dan tanggung jawabnya sebagai kepala pemerintahan, langkah cepat yang diambilnya juga menunjukkan bahwa ia rasional dan efektif. Sekian lama energi kita habis hanya untuk berdiskusi, berwacana, dan berdebat dari mulai uji coba RFID, stikerisasi, pembatasan, atau konversi ke BBG. Tidak ada satu pun yang jelas juntrungannya.

Jokowi paham, dalam dunia kang-auw ekonomi, yang berlaku adalah insentif. Dan insentif yang paling kasat mata bagi konsumen adalah harga—bukan himbauan atau pujian seperti “BBM bersubsidi adalah untuk rakyat” atau “terima kasih Anda telah membeli Pertamax” atau “kendaraan ini tidak menggunakan BBM bersubsidi”.

Krisis 2008: Sci-fi atau Fakta?

(Dimuat di harian Kompas, Kamis 24 Juli 2014)

The aftermath of banking crises is associated with profound declines in output and employment.” (Reinhart and Rogoff. 2009. “The Aftermath of Financial Crises.” American Economic Review, vol. 99 No. 2, hal. 466)

Rabu kemarin hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutus Budi Mulya bersalah. Yang menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim adalah krisis—yang merupakan kondisi yang menjadi dasar Bank Indonesia menggelontorkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan memberikan rekomendasi pemberian bailout kepada Bank Century—tidak terjadi di Indonesia.

Mengatasi Ketimpangan Pendapatan

(Dimuat di majalah Tempo, Edisi 13-19 Juli 2014)

Salah satu agenda penting yang tidak bisa tidak harus dijalankan oleh Presiden mendatang adalah mengatasi ketimpangan pendapatan. Seperti banyak diberitakan, indeks Gini (salah satu indikator ketimpangan pendapatan) meningkat dari 0,32 pada tahun 2004 menjadi 0,41 pada tahun 2013.Secara lebih spesifik data BPS menunjukkan bahwa 40 persen penduduk berpendapatan terendah hanya menerima 16,9 persen dari total pendapatan nasional pada tahun 2013—turun dari 20,8 persen pada tahun 2004. Sebaliknya, 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi menerima kue pendapatan nasional yang semakin besar, dari 42,1 persen pada tahun 2004 menjadi 49 persen pada tahun 2013.

Dampak Sistemik

(Dimuat di majalah Tempo, Edisi 17-23 Maret 2014)

Salah satu pertanyaan dasar yang berkelindan dalam kasus Century adalah, apakah penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dapat dijustifikasi secara nalar, ataukah hanya isapan jempol belaka? Dengan kata lain, publik ragu, apakah mungkin bank sekecil Century dapat menyebabkan dampak sistemik? Penilaian terhadap sistemik-tidaknya Bank Century ini sangat krusial karena menjadi pintu masuk bagi perlu atau tidaknya Bank Century diselamatkan.